"Bali mempunyai kader sebanyak 7.437 orang yang terdiri dari kader KB, kader poktan tri bina, kader posyandu, kader jumantik, kelian dinas dan PKB/PLKB sebagai manajer pengelola dan manajer data, yang nantinya akan mendata seluruh keluarga di Bali dengan menggunakan metode smartphone maupun formulir," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi, dalam siaran pers yang diterima di Denpasar, Bali, Senin malam.
Ia mengatakan Pendataan Keluarga (PK) yang dilaksanakan selama dua bulan ini melibatkan kader atau petugas pendata terlatih yang berasal dari wilayah setempat dan akan didampingi oleh PKB/PLKB.
PK merupakan kegiatan lima tahunan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
Baca juga: Gubernur Bali ajak BKKBN sinergi berantas "stunting"
Baca juga: Gubernur Bali ajak BKKBN sinergi berantas "stunting"
Dalam peraturan tersebut menugaskan agar mendukung penyelenggaraan perkembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
“Dengan memperoleh data keluarga secara mikro yang valid yang tidak hanya bermanfaat bagi BKKBN tetapi juga pihak terkait yang membutuhkannya. Dan dapat dijadikan sebagai peta dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Bali I Ketut Kariyasa Adnyana berkeinginan untuk menguatkan program PK yang secara serentak terlaksana di seluruh Indonesia, termasuk di Bali pada 1 April sampai 31 Mei 2021.
Dia menjelaskan PK penting untuk penyediaan data keluarga Indonesia secara mikro.
Untuk itu, Kariyasa mengimbau agar PK 21 menyambut kader pendata dan memberikan data yang benar, akurat, dan jelas supaya menghasilkan data yang valid by name by address.
Untuk itu, Kariyasa mengimbau agar PK 21 menyambut kader pendata dan memberikan data yang benar, akurat, dan jelas supaya menghasilkan data yang valid by name by address.
“Data penduduk yang akurat, sangat memengaruhi perencanaan dan pengalokasian anggaran negara yang tepat sasaran dan tepat guna,” katanya.
Inspektur Wilayah II BKKBN Pusat Endang Agus Sapri mengatakan PK menjadi sesuatu yang penting dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.
Ia menambahkan para petugas akan mendata terkait data kependudukan, Keluarga Berencana, pembangunan keluarga dan pendataan kekerdilan bagi keluarga yang mempunyai balita (0-5 tahun) dan juga bagi keluarga yang mempunyai perempuan hamil anak pertama.
“PK tahun 2021 ini, harus didukung semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah di kabupaten/kota sampai tingkat desa dan kelurahan, karena ini kegiatan strategis program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB (Bangga Kencana) untuk kepentingan perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja sampai wilayah administrasi terkecil," katanya.
