Badung (ANTARA) - Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, akan menjadi kesempatan bagi Indonesia, khususnya pemerintah daerah, dan para pelaku wisata untuk menunjukkan kesiapan Pulau Dewata menyambut para wisatawan usai pandemi COVID-19.
"Kami (lewat penyelenggaraan BDF, red) ingin menunjukkan Bali secara berangsur-angsur membaik dan menunjukkan kesiapannya untuk membuka Bali kembali tentunya karena Bali banyak bergantung dari tourism (pariwisata, red)," kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah, saat ditemui di lokasi acara, Rabu.
Di tengah situasi pandemi COVID-19, BDF, forum lintas negara dan lintas lembaga yang diselenggarakan rutin tiap tahun sejak 2008 oleh Indonesia, akan digelar selama satu hari penuh pada 10 Desember 2020.
Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, BDF, yang telah memasuki tahun ke-13, akan menggunakan format hybrid, yaitu melalui pertemuan fisik dan virtual.
Sejauh ini, ada 25 kepala delegasi negara-negara peserta BDF yang telah memastikan kehadirannya di Bali. Dari jumlah itu, 24 di antaranya adalah para duta besar dan satu orang lainnya merupakan kepala perwakilan organisasi internasional yang berkedudukan di Jakarta.
Baca juga: BDF ke-12 soroti tiga tantangan membangun ekonomi inklusif
Sementara itu, ada lebih dari 100 perwakilan dari negara-negara peserta BDF yang telah memastikan kehadirannya pada pertemuan virtual.
Kedatangan para duta besar akan jadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kesiapan Bali membuka sektor pariwisatanya, khususnya saat pintu-pintu di perbatasan kembali dibuka untuk wisatawan asing, kata Faizasyah.
Langkah itu sejalan dengan misi pemerintah yang berupaya menghidupkan kembali berbagai sektor perekonomian, khususnya pariwisata, selama dan setelah pandemi.
Oleh karena itu, Indonesia, sebagai tuan rumah BDF ke-13, berencana mengajak para duta besar untuk mengikuti tur ke beberapa lokasi wisata di Bali pada 11 Desember 2020.
Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Yusron B Ambary, minggu lalu mengatakan penyelenggara berencana menggelar tur khusus untuk para kepala delegasi ke Pura Uluwatu dan monumen Garuda Wisnu Kencana.
"Kita sedang merencanakan kegiatan diplomatic tour, memanfaatkan keberadaan para duta besar di Bali tanggal 11 Desember. Kegiatannya, ada briefing (pengarahan, red) dari Pemerintah Provinsi Bali, dari pelaku pariwisata, dan dari Kementerian Luar Negeri. Sementara sesi sorenya, para duta besar akan kita bagi dua. Rencananya, (peserta, red) akan mengunjungi ... ini yang masih perencanaan, Pura Uluwatu dan Garuda Wisnu Kencana. Ini yang masih kita bahas dan akan kita sampaikan ke perwakilan diplomatik yang akan hadir di Bali nanti," Yusron menerangkan saat jumpa pers minggu lalu.
Baca juga: BDF ke-12, anak muda diminta aktif dalam demokrasi digital dan konvensional
Pura Luhur Uluwatu dan Garuda Wisnu Kencana merupakan bagian dari destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan di Bali. Pura Luhur Uluwatu berlokasi di Pecatu, Kabupaten Badung, Bali, dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit dari lokasi acara, sementara Garuda Wisnu Kencana berada di Ungasan, Kabupaten Badung, dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit dari lokasi acara.
Faizasyah, pada pertemuan minggu lalu dan Rabu, memastikan seluruh rangkaian acara Bali Democracy Forum yang digelar di Bali akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, di antaranya penerapan aturan wajib pakai masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan pribadi.
Tidak hanya itu, seluruh peserta juga diwajibkan mengikuti tes usap COVID-19 sebelum mengikuti acara.
"Kita membatasi kapasitas ruangan tidak melebihi 50 orang," ujar Faizasyah menegaskan.
