Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Pertemuan "Bali Democracy Forum" (BDF) ke-12 yang diselenggarakan pada 5-6 Desember menyoroti tiga tantangan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam membangun ekonomi yang merangkul semua kalangan atau inklusif, antara lain ketimpangan, pembangunan tidak merata, dan rendahnya tingkat pendidikan.
Tantangan itu disepakati oleh 11 pembicara diskusi panel bertajuk "Demokrasi dan Inklusivitas" yang menjadi salah satu tema pembahasan "Bali Democracy Forum" di Bali, Kamis (5/12).
Dalam mengatasi masalah itu, Direktur Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Christophe Bahuet menyampaikan ekonomi kreaktif memiliki peranan penting dalam memperluas pembangunan inklusif.
Perlu diketahui, ekonomi kreatif merupakan salah satu agenda yang terus dipromosikan pemerintah Indonesia dalam forum PBB, dan usulan itu telah disambut baik lewat disahkannya resolusi terkait ekonomi kreatif pada Sidang Majelis PBB di New York, kata Kementerian Luar Negeri RI, penyelenggara BDF, lewat siaran tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca juga: BDF ke-12, Menlu soroti demokrasi inklusif dan kerapuhan negara
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menyampaikan pembangunan ekonomi yang inklusif merupakan syarat utama memelihara sistem demokrasi di Indonesia. "Demokrasi tanpa pemenuhan ekonomi akan sulit berkembang," kata Iskandar.
Tidak hanya itu, pembicara lain yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan rintisan, pihak swasta, asosiasi pengusaha, akademisi, badan PBB, lembaga pengawas, dan perbankan juga menyampaikan ekonomi inklusif dapat diciptakan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan akses pendidikan untuk seluruh kalangan masyarakat.
Baca juga: Menlu RI lakukan pertemuan bilateral di ajang BDF ke-12
Menurut Kemlu RI, dialog mengenai ekonomi inklusif diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman atau best practices dari para pemangku kepentingan sehingga ada kerja sama konkrit yang dapat dibuat dalam mengembangkan kapasitas negara-negara berkembang.
Upaya yang telah dilakukan pemerintah guna mendukung pembangunan ekonomi inklusif mencakup penandatanganan nota kesepahaman antara Kemlu RI dengan Bank Rakyat Indonesia untuk pemberdayaan dan pengembangan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia serta wilayah pasifik.
Baca juga: BDF ke-12, Menlu RI-Timor Leste bahas kerja sama perbatasan
Bali Democracy Forum merupakan pertemuan kerja sama tahunan negara-negara sistem demokrasi di Asia yang diadakan setiap Desember di Bali. Forum itu pertama kali diadakan pada 2008, dan saat ini ada kurang lebih 20 negara yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
