Presiden: ASEAN harus jadi kekuatan ekonomi digital

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan ASEAN harus tumbuh menjadi kekuatan besar ekonomi digital.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan pengantarnya pada forum diskusi, yang membahas teknologi dan masa depan pekerjaan di ASEAN, yang merupakan bagian dari ASEAN Business and Investment Summit 2020.

"Kita harus tetap optimistis. Walaupun banyak masalah tetapi ada kesempatan besar. Di tengah pandemi ini justru kita melihat percepatan perkembangan digitalisasi," ujar Presiden melalui tayangan video yang disaksikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Sabtu.

Presiden menyampaikan semua pihak harus tetap percaya bahwa masih ada peluang di tengah kesulitan yang saat ini dihadapi.

Dia menyampaikan, baik kawasan ASEAN maupun Indonesia memiliki potensi digital yang sangat besar.

Pada tahun 2025, ekonomi digital ASEAN diproyeksikan berada pada kisaran 200 miliar dolar Amerika, sementara untuk kurun waktu yang sama di Indonesia, diperkirakan mencapai 133 miliar dolar Amerika.

"Namun, tantangan transformasi digital masih sangat banyak. Pertama, banyak jenis usaha dan pekerjaan lama yang tutup. Sekitar 56 persen pekerjaan di lima negara ASEAN terancam hilang akibat otomatisasi," kata Presiden.

Selain itu, kesenjangan digital di negara ASEAN juga dipandang masih sangat besar. Penetrasi internet sebagai infrastruktur utama ekonomi digital belum merata di seluruh negara ASEAN.

Baca juga: BI: 152.377 merchant di Bali terapkan digitalisasi pembayaran berbasis QRIS

Presiden mengungkapkan, dari 10 negara ASEAN, hanya 3 negara yang memiliki tingkat penetrasi internet di atas 80 persen.

"Menghadapi tantangan di atas kita harus melakukan berbagai terobosan. Business as usual bukanlah pilihan. Kita harus mempercepat transformasi digital. Apalagi saat ini kegiatan ekonomi digital ASEAN masih kecil, hanya sebesar tujuh persen dari total PDB ASEAN," jelasnya.

Untuk itu, kata Kepala Negara, terdapat sejumlah hal yang harus terus didorong oleh negara-negara ASEAN. Pertama, memastikan bahwa revolusi digital berjalan secara inklusif dengan memperhatikan aspek access, affordability, dan ability.

"Penyiapan infrastruktur digital yang memadai dan merata di seluruh kawasan harus menjadi agenda utama, bukan saja untuk masyarakat di perkotaan, namun juga di desa-desa dengan harga yang terjangkau dan disertai dengan peningkatan literasi melalui upskilling dan reskilling dari sumber daya manusianya," tutur Presiden.

Kedua, ASEAN juga harus bergerak agar dapat menjadi pemain besar dalam ekonomi berbasis digital sekaligus menjadikan ekonomi digital sebagai kekuatan utama ASEAN.

Presiden menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya menjadi sekadar pasar digital, melainkan harus tumbuh menjadi kekuatan besar yang mampu membantu UMKM di ASEAN masuk ke dalam rantai pasok global.

Presiden Joko Widodo meyakini bahwa percepatan transformasi digital UMKM akan mendorong bangkitnya roda perekonomian kawasan.

Pemerintah masing-masing negara ASEAN disebutnya juga harus memiliki andil yang lebih besar dalam mendorong transformasi digital.

Baca juga: BI dorong petani Bali manfaatkan sarana pemasaran digital

Presiden menyampaikan, Indonesia sendiri memiliki ekosistem digital yang menjanjikan.

Indonesia mempunyai startup sebanyak 2.193 tahun 2019, kelima terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki 1 decacorn dan 4 unicorn.

Selain itu sejak tahun 2018 Indonesia mengembangkan peta jalan Making Indonesia 4.0.

"Kami membangun industri manufaktur dan pengembangan pusat-pusat inovasi. Kami memberikan insentif fiskal berupa super tax deduction bagi industri yang berinvestasi di research dan development," ungkapnya.

Terakhir, Kepala Negara menyebut bahwa sinergi kuat antara negara-negara ASEAN amat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif di kawasan.

Hambatan perdagangan digital harus dieliminasi, kepastian hukum harus dibangun, penyederhanaan prosedur dan sistem perizinan harus terus dilakukan, hingga memperkuat kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk memperkuat konektivitas digital.

"Sinergi ini harus bersifat inklusif. Tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Itulah prasyarat jika kita ingin menjadikan kawasan ASEAN sebagai pemenang dalam era transformasi digital ini. No one left behind," tuturnya.