Pemkab Badung adakan Bimtek Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) se-Badung yang akan menjadi rujukan penggunaan anggaran tahun 2021.

"Kegiatan ini sangat strategis karena sesuai dengan amanat undang-undang bahwa di dalam perencanaan penganggaran di tahun 2021 diharapkan sudah mulai menerapkan penggunaan anggaran dengan SIPD," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan, penggunaan SIPD itu berimplikasi terhadap perubahan kode verifikasi, klasifikasi termasuk nomenklatur dari pada perencanaan pembangunan maupun perencanaan anggaran.

"Oleh karena itu, ini merupakan produk baru yang harus diketahui oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di Badung. Maka dengan adanya bimtek ini merupakan hal yang sangat strategis terutamanya bagi para peserta khususnya staf kami yang berada di lingkungan Pemkab Badung," katanya.

Mengingat strategisnya kegiatan tersebut, Sekda Adi Arnawa menegaskan kepada peserta agar benar-benar memanfaatkan Bimtek sebagai proses pembelajaran terutama dalam rangka perencanaan anggaran di tahun 2021.

Baca juga: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemkab Badung tingkatkan literasi masyarakat

Nantinya, perangkat OPD di Badung dapat memahami serta mengetahui berkaitan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dimana ada nomenklatur yang tidak sejalan dengan kode verifikasi dan klasifikasi dari pada perencanaan saat ini.

"Sehingga di dalam implementasi anggaran di tahun 2021 tidak keluar dari ketentuan sebagaimana dari ketentuan SIPD," ungkapnya.

Kegiatan secara virtual melalui video conference tersebut menghadirkan narasumber dari Kepala Bidang Pengelola Sistem Informasi Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Indonesia Yeni Indah Susanti serta tim teknis SIPD Giricena Ergasera.

"Kami berharap acara ini dapat memberikan informasi baru khususnya kepada pimpinan OPD atau yang mewakili agar memahami dan mengetahui bagaimana sistem perencanaan kita kedepannya, mengingat terjadinya perubahan sistem anggaran perencanaan, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah," ujar Sekda Adi Arnawa.