Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali optimistis jajarannya, KPU di enam kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020, dapat mencapai target partisipasi pemilih 85 persen, meskipun tahapan pilkada berjalan di tengah pandemi Covid-19.
"Kami saat ini masih dalam posisi optimistis, kami berusaha mencapai target itu," kata anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, I Gde John Darmawan. saat menjadi narasumber dalam Webinar Sosialisasi PKPU Nomor 5/2020, di Denpasar, Jumat.
Ia berkata, untuk target partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 secara nasional telah ditetapkan sebesar 79 persen. Pilkada 2020 ini akan dilaksanakan oleh 270 satuan kerja kabupaten/kota dan provinsi di Tanah Air.
"Di Provinsi Bali, kami memiliki target partisipasi pemilih 85 persen. Target ini memperhitungkan kondisi sebelum kejadian pandemi Covid-19. Target 85 persen juga mengasumsikan hasil Pemilu 2019, kami berhasil meningkatkan partisipasi pemilih saat itu menjadi 82 persen," ucapnya.
Oleh karena sebelumnya target nasional dinaikkan, ujar dia, sehingga di Bali pun menaikkan target partisipasi pemilih.
Untuk mencapai target itu, lanjut dia, sejumlah upaya dilaksanakadi antaranya dilakukan dengan lebih memasifkan sosialisasi melalui media sosial atau sosialisasi secara daring melalui media daring yang dimiliki jajaran KPU.
Selain itu juga melalui pelibatan komunitas-komunitas tertentu melalui diskusi dan sosialisasi secara virtual mengenai arti penting demokrasi.
"Termasuk yang tidak kalah penting menyasar segmen generasi milenial. Kami memiliki program Goes to Campus, namun karena perguruan tinggi juga belum memberlakukan kuliah tatap muka, sehingga nantinya juga disasar melalui webinar seperti ini," kata dia.
Selain itu, jajaran KPU juga melakukan pemetaan pada kecamatan hingga desa-desa dengan tingkat partisipasi terendah pada Pemilu 2019.
Di antaranta ada salah satu desa di Karangasem yang sebelumnya partisipasinya rendah karena warga desa di sana lebih banyak bekerja di kapal pesiar dan juga di Denpasar sehingga tidak pulang ketika Pemilu 2019.
"Yang tidak kalah penting tentu dengan pelibatan lembaga adat. Kita di Bali sangat tergantung adat, bahkan dalam penanganan COVID-19 ini peran lembaga adat sangat penting. Pada hari H Pilkada, kami juga berencana meminta kulkul balai banjar dibunyikan untuk mengingatkan masyarakat datang ke TPS," katanya.
Sementara itu, anggota KPU, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan, memang ada banyak pertanyaan tentang kelanjutan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Untuk kelanjutan tahapan Pilkada 2020 sudah diputuskan memulai tahapan 15 Juni ini dengan pengaktifan kembali jajaran penyelenggara adhoc dan pelantikan PPK dan PPS yang belum dilantik.
Terkait pertanyaan dari masyarakat akankah mendahulukan pilkada atau kesehatan masyarakat? Menurut Raka Sandi, kedua hal itu tidak untuk dipertentangkan, tetapi secara sungguh-sungguh dilaksanakan.
"Demokrasi itu penting, kesehatan masyarakat juga menjadi penting dan aspek-aspek itu tentu sangat prinsip," ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020.
