Luhut: 30 investor mau ikut garap ibu kota baru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada sekitar 30 investor dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk ikut membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Banyak investor yang tertarik membangun ibu kota negara. Saya baru dikirim list-nya, sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi," katanya dalam Dialog Indonesia: Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu.

Luhut mengatakan puluhan investor itu berasal dari dalam dan luar negeri dari berbagai bidang usaha, mulai dari listrik hingga kendaraan.

"Banyak perusahaan investor luar negeri yang ingin masuk, dari Amerika ingin masuk, Jepang masuk, Abu Dhabi (UEA) masuk, Singapura, banyak sekali," katanya.

Namun, Luhut mengatakan  investor itu harus memberikan kontribusi terhadap konsep "green city" yang diusung.

"Semua kita lanjutkan dengan 'high quality'," katanya.

Luhut menjelaskan alasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur di antaranya karena pemerintah ingin menginisiasi ibu kota yang tepat berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu pemindahan juga dilakukan untuk mengatasi masalah di Jakarta seperti kepadatan penduduk, polusi udara yang tinggi, kemacetan lalu lintas, dan menurunnya permukaan tanah.

Ibu kota baru juga akan didesain sebagai kota pintar, hijau dengan teknologi tinggi melalui penggunaan "clean energy" dan "electrical vehicle".

Berdasarkan data Kemenko Kemaritiman dan Investasi, pemerintah Indonesia membuat "pooling fund" yang telah diminati banyak lembaga investor internasional.
"Pooling fund" berupa Sovereign Wealth Fund sudah diminati tiga institusi internasional; bilateral fund sudah diminati satu negara; sekuritas sudah diminati lima perusahaan; dan satu perusahaan asuransi juga telah menyatakan minat di bidang asuransi.

Namun, hingga saat ini Luhut belum secara gamblang menyebutkan nama perusahaan-perusahaan, negara atau investor yang dimaksud.

Yang pasti, lanjut Luhut, nantinya kawasan hiburan, pendidikan, riset dan pengembangan hingga kesehatan dan pusat keuangan akan jadi garapan swasta.

"Sementara pusat pemerintahan nantinya akan dibiayai oleh APBN," katanya.