Mal pelayanan publik pemkab Badung wujudkan sinergitas

Badung (ANTARA) - Seluruh instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Bali, berupaya untuk terus mewujudkan "Collaboration Government" atau melakukan sinergitas yang kuat dan terpadu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Terkait masih adanya kekurangan dan kelemahan yang kami miliki mari bersama-sama menginventarisir dan membuat rancang bangun sistem solusi sehingga kita memiliki haluan yang jelas untuk melangkah ke depannya," ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat kegiatan pertemuan tahunan MPP Badung di Mangupura, Selasa.

Kegiatan pertemuan tahunan tersebut menghadirkan 27 instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang tergabung dalam MPP Badung.

Wabup Suiasa mengatakan, dengan bergabungnya sejumlah instansi di luar OPD Pemkab Badung, menurutnya dapat mengakselerasi jajaran masing-masing instansi untuk dapat menunjukkan performa terbaiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah kompetisi yang bersifat positif, yang diharapkan dapat mewujudkan elaborasi dan kolaborasi antar instansi terkait sehingga tercipta budaya kerja melayani.

"Budaya kerja itu berorientasi pada kepuasan masyarakat akan sistem pelayanan publik yang diberikan oleh MPP kami di Badung," katanya.

Ia menjelaskan, tujuan dibentuknya MPP adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Oleh karena itu, Wabup Suiasa berharap semua instansi di MPP Badung agar terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanannya sehingga proses pelayanan yang terkesan lama dan berbelit-belit dapat dihilangkan.

Wabup Suiasa menambahkan, selain didukung pegawai yang berkompeten, MPP juga harus menggunakan teknologi yang saling terintegrasi satu dengan yang lain.

"Harapan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah kecepatan. Untuk itu, konektivitas dan kecepatan menjadi hal terpenting dari pelayanan publik," katanya.

Semantara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung, I Made Agus Aryawan mengatakan, Pemerintah Pusat telah meminta pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan pelayanan publik yang salah satunya diwujudkan dengan pembangunan MPP.

Menurutnya, konsep MPP yang mengintegrasikan segala jenis pelayanan dalam satu gedung dinilai tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan percepatan dalam sektor pelayanan publik.

"Dengan MPP, diharapkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, efektif dan efisien. Termasuk terkait dengan kecepatan pelayanan perizinan investasi. Saat ini, semua pemerintah daerah sedang berlomba untuk memberikan layanan publik terbaik bagi masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, pada rapat tahunan tersebut pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas dan totalitas jajaran instansi yang bergabung dengan MPP Badung sehingga mampu meraih penghargaan kategori Pelayanan Prima dan Zona Integritas pada tahun 2019 dari Pemerintah Pusat.

"Saya juga ingin agar penghargaan itu dapat dijadikan bahan evaluasi diri untuk memetakan kekurangan kekurangan pelayanan yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang bergabung," kata Agus Aryawan.