Presiden ingin pastikan keamanan wisatawan di Labuan Bajo

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan terjaminnya keamanan para wisatawan yang datang berlibur di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Tadi kita rapat juga dengan Kepala Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), di sini sudah stand by satu helikopter plus peralatan lainnya. Artinya security dan safety itu menjadi bagian dari apa yang kita siapkan, bukan hanya infrastruktur, semuanya sudah disiapkan, ini detail dan komprehensif sekali," kata Presiden Jokowi di Labuhan Bajo, NTT, Senin.

Presiden Jokowi sebelumnya melakukan rapat di tepi Laut Flores itu dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito, dan para pejabat terkait lainnya.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan ia sudah mengusulkan agar kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Labuan Bajo juga ditingkatkan.

"Pertama kapasitas kelembagaannya ditingkatkan, termasuk unsur-unsur yang berhubungan dengan masalah tanggap darurat terutama kualitas sumber daya manusia ditingkatkan di dalam kelembagaan BPBD itu sendiri," kata Doni Munardo.

Ia menilai perlu ada ahli tsunami, ahli geologi, ahli vulkanologi, ahli hidro biologi, dan para pakar lainnya.

"Ancaman di sini kalau kemarau panjang kekeringan, tapi kalau hujan longsor, kemudian ada potensi gempa juga yang pernah terjadi di masa lalu seperti di Maumere. Jadi perlu ada peningkatan pada kelembagaannya SDM-nya dan manajemennya," tambah Doni.

Peningkatan kapasitas tersebut, menurut Doni, sebaiknya tidak hanya dilakukan di Labuan Bajo, tapi juga di semua destinasi wisata prioritas lainnya.

"Jadi perlu ada dukungan tambahan untuk BPBD di lima destinasi super prioritas ini, termasuk kesiapsiagaannya mulai alat kelengkapan logistiknya, sarana komunikasi, sarana transportasinya termasuk juga BNPB sudah ada 1 unit helikopter untuk evakuasi medis dan logistik," jelas Doni.

Termasuk juga unsur TNI Polri perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memadai sebagai pendukung Basarnas.

"Karena di sini kan belum ada TNI, baru ada Polres, Kodim juga penting. Mungkin ada satu kompi di sini jadi ketika ada kejadian yang bersamaan dan membutuhkan bantuan untuk mengevakuasi sekian ribu wisatawan tidak mungkin dikerjakan BPBD sendiri namun bekerja sama dengan seluruh unsur TNI, Polri, Badan SAR dan relawan bisa diorganisir," ungkap Dini.

Sementara Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan satu kapal besar di Labuan Bajo.

"Kita berikan (kapal) yang ukuran 40 meter. Sekarang kapal yang ada lebih kecil sedikit. Di sini memang ada pos SAR tapi akan ditingkatkan menjadi kantor SAR seperti di Maumere," kata Bagus.

Pos SAR tersebut itu menurut Bagus hanya terdiri dari sekitar 60 orang personel.

"Kalau sekarang kan personel baru 60 (orang) kira-kira, akan kita tambah personelnya kira-kira seperti di Maumere tapi personel memang sulit sekali pengadaannya. Kita masih jauh saat ini hanya 3.500 orang se-Indonesia padahal kebutuhan se-Indonesia 10.000 personel," ungkap Bagus.