Pemerintah pisahkan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila

Solo (ANTARA) - Pemerintah akan memisahkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila agar materi yang diberikan kepada siswa lebih efektif diterima.

"Kami ingin Pancasila memiliki bobot materi untuk penanaman Pancasila dan pengamalannya, bukan pengetahuan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy setelah meresmikan Gedung SMP dan SMA Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta di Solo, Jumat.

Menurut dia, dengan pemisahan tersebut siswa dapat lebih fokus untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran Pancasila.

"Penanaman dan pengamalan nilai Pancasila sangat penting untuk diajarkan kepada anak," katanya.

Baca juga: Mendikbud: penanaman nilai Pancasila pada era digital banyak tantangan

Meski demikian, setelah dievaluasi ternyata ketika mata pelajaran Pancasila dijadikan satu dengan kewarganegaraan justru materi Pancasila terbawa ke bobot kewarganegaraan yang lebih banyak pengetahuan.

"Jadi bukan penanaman dan pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, setelah kami dipertimbangkan, nanti pada tahun 2020 agar dipisahkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila," katanya.

Sementara itu, terkait dengan mata pelajaran muatan lokal disesuaikan dengan keunggulan masing-masing daerah.

"Di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, batik sudah jadi muatan lokal. Kalau batik diangkat sebagai mata pelajaran muatan lokal secara nasional kan tidak setiap daerah unggulannya batik," katanya.

Ia mengatakan muatan lokal disesuaikan dengan ciri khas, kearifan, dan keunggulan dari masing-masing daerah.

"Namanya saja lokal. Kalau ada daerah yang mengunggulkan selain batik ya kami persilakan," katanya.

Baca juga: MPR memasyarakatkan Empat Pilar dengan wayang kulit