Ketika itu, Belanda dalam usahanya menjadikan Bali sebagai wilayah jajahannya, membangun tangsi sekaligus pelabuhan di Padangbai. Oleh Belanda, Teluk Padang disebut Padang Baai. Baai dalam bahasa Belanda berarti Teluk.
Kini para wisatawan dan penulis-penulis buku traveling asing, menyebutnya sebagai Padang Bay, yang dalam terjemahannya berarti Teluk Padang.
Selain itu, nama Padangbai juga disebut dalam naskah-naskah kuno, antara lain dalam Prasasti Kehen B yang bunyinya “Mpu Kuturan menyusul saudaranya turun ke Bali tahun Çaka 923 (tahun 1001 Masehi), berperahu daun kapu-kapu dan berbidakkan daun bende, turun di Pantai Padang”.
Kepala Desa (Perbekel) Padangbai I Wayan Sudiarta mengatakan, secara administratif, nama Teluk Padang masih digunakan sampai tahun 1992. Kemudian setelah resmi menjadi desa yang berdiri sendiri, nama ini kemudian diganti menjadi Padangbai hingga kini.
Perkembangan pariwisata Bali menuntun masyarakat desa nelayan Padangbai secara perlahan juga mengalihkan perhatian ke sektor tersebut.
Kebanyakan warga di desa pesisir seluas 3,6 kilometer persegi itu sebelumnya cuma mengandalkan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengarungi laut untuk menangkap ikan lalu menjualnya.
Menurut Kepala Desa I Wayan Sudiarta, warga desanya kebanyakan turun-temurun menjadi nelayan, terutama yang tinggal di kawasan pantai.
Namun seiring dengan berjalannya waktu mereka menghadapi keterbatasan wilayah dan daya dukung lingkungan, sehingga lalu bergerak menangkap peluang yang ditawarkan sektor pariwisata.
Desa yang wilayahnya meliputi Dusun Melanting, Luhur, Segara dan Mimba itu pun kemudian menata lingkungan dan membangun sarana prasarana pendukung kegiatan pariwisata, termasuk penginapan, berupa vila dan hotel melati.
Menggunakan anggaran desa tahun 2018, pemerintah desa membangun jalan menuju penginapan-penginapan tersebut memasang paving pada jalan-jalannya.
Sudiarta menjelaskan pemerintah desa mengeluarkan dana Rp369,4 juta lebih untuk memasang blok-blok paving pada jalan sepanjang tujuh kilometer.
"Kini akses ke kawasan penunjang sektor pariwisata di desa kami, baik ke penginapan, hotel dan vila, semuanya sudah di-paving dan sanitasinya, gotnya sudah baik. Dulu, sebelum dilakukan perbaikan, jalan atau gang tersebut sangat kumuh," kata Sudiarta.
Selain membangun jalan dan gang menuju penginapan, kata Sudiarta, pemerintah desa juga membangun tempat pengelolaan sampah sebagai upaya mendukung program pemerintah provinsi menuju Bali go Green and Clean, dan Nangun Sat Kertih Loka Bali.
Sudiarta menjelaskan setiap hari rata-rata desa menghasilkan dua kontainer atau sekitar delapan meter kubik sampah basah, yang jika tidak dikelola dengan baik akan meluber ke jalanan.
"Kami membangun penampungan dan pengelolaan dengan luas mencapai enam are," katanya.
Ia menambahkan pembangunan pagar area penampungan sampah masyarakat dan industri pariwisata membutuhkan dana Rp119,4 juta lebih.
"Sedangkan untuk pembelian mesin pengolah sampah kami anggarkan pada Anggaran Desa tahun 2019," katanya.
Proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana desa itu menopang perkembangan industri pariwisata di Padangbai, dan mendorong peralihan mata pencarian warga.
Di desa berpenduduk 3.699 orang itu, kini para nelayan menggunakan perahu-perahu mereka untuk melayani para wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam di sekitar Pantai Padangbai yang berpasir putih.
Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya perkembangan sektor pariwisata di “Bumi Lahar” ini, maka Desa Padangbai ikut juga mendukung sektor andalan Pulau Dewata, yakni warga yang memiliki lahan diminta untuk membangun fasilitas menunjang sektor pariwisata.
Pemberdayaan masyarakat
Ia menyebutkan, pemberdayaan masyarakat di desa ini akan dianggarkan pada AD tahun 2019 dengan sasaran program pada masyarakat yang bermata pencaharian nelayan dan sektor swasta lainnya.
Dengan program tersebut diharapkan warga masyarakat Desa Padangbai ke depannya akan lebih sejahtera.
Program pemberdayaan desa itu juga nanti diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Saat ini, kata Sudiarta, untuk pembentukan BUMDes dalam upaya memfasilitasi pembangunan desa, termasuk program pemberdayaan masyarakat diserahkan penyertaan modal dasar sebesar Rp200 juta melalui dana AD tahun 2017. Sedangkan tambahan penyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp90 juta lebih.
Menurut dia, dengan program desa yang sebagian dikelola melalui BUMDes tersebut diharapkan program-program desa akan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat setempat.
“Pola pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan potensi desa diharapkan meningkatkan kesejahteraan warga menjadi lebih baik. Termasuk sasaran berupa pemberdayaan masyarakat pada kelompok nelayan yang selama ini menangkap ikan. Tetapi ke depan diharapkan peran serta mereka dalam sektor pariwisata bisa meningkatkan pendapatan per kapitanya,” ucapnya.
Dikatakannya, pola pemberdayaan masyarakat saat ini telah dirancang dan didesain, sehingga ketika program tersebut berjalan bisa sesuai dengan aturan yang telah menjadi kesepakatan dalam menindaklanjuti program tersebut.
Tanggapan masyarakat
Program-program yang dirancang oleh desa saat ini secara bertahap telah diimplementasikan, seperti infrastruktur peningkatan jalan dan gang desa setempat.
Pembangunan tersebut telah dirasakan oleh warga, yang dahulu ketika musim hujan jalan-jalan atau gang tergenang air dan pemandangan sangat jorok.
“Kini dengan pelaksanaan proyek desa, jalan-jalan atau gang sudah sangat memadai. Saya sudah merasakan manfaatnya,” kata seorang warga Dusun Segara, Made Nesa.
Made Nesa menuturkan, sebelum jalan ini di-paving kondisinya sangat kumuh, karena sanitasi air rumah tangga semua meluap ke jalan atau ke gang. Berkat program paving tersebut lingkungan menjadi tertata, termasuk juga akses jalan menuju vila dan hotel.
Hal yang sama juga dikatakan seorang warga Dusun Melanting Liliani, bahwa program yang dirancang desa, seperti program pemberdayaan masyarakat akan bermanfaat bagi warga. Karena dalam program tersebut juga akan ada pelatihan-pelatihan kepada warga atau kelompok sesuai dengan bidangnya.
“Saya berharap program ini, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat akan terus berjalan sesuai dengan anggaran dan aturan, sehingga masyarakat Desa Padangbai bisa sejajar dengan desa lainnya di Bali,” ujarnya.
