Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan pemprov setempat dalam mengawal visi pembangunan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" dan capaian pelaksanaan sejumlah program prioritas.
"Rapat evaluasi ini membahas sejauhmana realisasi program prioritas Pemerintah Provinsi Bali di tahun 2019 ini. Termasuk apa yang akan dilakukan enam bulan mendatang dan apa yang akan dilakukan di anggaran perubahan 2019," kata Koster saat memimpin Rapat Evaluasi Program Prioritas Pemprov Bali, di Denpasar, Jumat.
Rapat tersebut diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali ini dan Gubernur Koster didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati beserta Sekretaris Daerah Dewa Made Indra.
Meskipun berlangsung singkat, karena Gubernur Bali segera harus mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bali, namun sejumlah OPD berkesempatan melakukan pemaparan.
Diantaranya, Dinas Pendidikan terkait pembayaran honor guru dan persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kemudian Dinas Kebudayaan yang memaparkan persiapan Pesta Kesenian Bali dan sejumlah dinas teknis lain terkait implementasi berbagai Peraturan Gubernur yang dihasilkan pada masa awal kepemimpinan Gubernur Koster bersama Wagub Cok Ace.
"Sedianya rapat maraton sampai selesai, tetapi karena ada kunjungan Presiden sehingga rapat hari ini tidak bisa tuntas mungkin beberapa OPD penting dulu," ujar Koster.
Koster mengatakan, perlahan dengan terisinya posisi yang lowong termasuk nanti di eselon III dan IV, maka kinerja OPD harus terus diakselerasi dan dipercepat mengikuti ritme yang diinginkan Gubernur Bali.
Gubernur dari Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng itu meminta agar para Kepala OPD proaktif memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat.
Ia mencontohkan kasus tersendatnya gaji guru kontrak SMA/SMK yang sampai empat bulan lamanya. Menurutnya hal itu tidak perlu terjadi karena sifatnya merupakan kegiatan rutin.
"Saya harap semua bekerja dengan terstruktur dan mengantisipasi terhadap potensi masalah-masalah dari sistem yang ada khususnya terkait pelayanan terhadap masyarakat," ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti masalah keterlambatan gaji guru. Keterlambatan ini disebabkan transisi dari pembubaran UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali di kabupaten/kota.
"Tiga bulan sudah terbayar, bahkan gaji bulan April akan bisa terbayar bulan Mei ini," ucap Boy.***3***
Koster evaluasi kinerja OPD kawal visi pembangunan
Jumat, 17 Mei 2019 22:26 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wagub Bali dan Sekda saat memimpin Rapat Evaluasi Program Prioritas Pemprov Bali (Antaranews Bali/Dok Humas Pemprov Bali/lhs/2019)
