Sekretariat DPRD Bali studi banding ke Pemprov Jabar

Bandung (Antaranews Bali) - Sekretariat DPRD Provinsi Bali melakukan studi banding ke Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya menggali program respons cepat terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

"Kami melakukan studi banding ke Humas Pemprov Jawa Barat (Jabar) ingin lebih  mengetahui program respons cepat terhadap pengaduan atau keluhan masyarakat tersebut," kata Sekwan DPRD Provinsi Bali I Gusti  Ngurah Alit, saat mengikuti kunjungan Bagian Kesekretariatan DPRD Bali bersama wartawan di Bandung, Jabar, Kamis.

Ia mengatakan program respons cepat yang digagas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut saat ini menjadi perhatian pemerintah daerah di Indonesia. Dan semua daerah ingin mendapatkan pengetahuan dalam menerapkan program itu kepada masyarakat.

"Kami ingin lebih detail mengetahui program respon cepat yang dilakukan Pemprov Jawa Barat. Karena langkah yang dilakukan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan maupun informasi lainnya," ujarnya.

Sekwan DPRD Bali Gusti Ngurah Alit didampingi Kabag Persidangan DPRD Bali I Gusti Agung Wikrama mengatakan dengan studi banding ini kedepannya di Pulau Bali ingin juga meniru program tersebut.

"Mudah-mudahan melalui studi banding ini ke Pemprov Jabar, di Bali dapat juga meniru program tersebut dalam memberikan pelayanan kepada warga," ucapnya.

Sementara itu, Kabag Pelayanan Media dan Informasi Biro Humas dan Protokol Pemprov Jabar Poppy Purbawati mengatakan melalui program respon cepat itu, masyarakat yang ingin mengadu bisa menggunakan media sosial.

"Penyelesaian pengaduan tersebut terlebih dahulu dikaji dengans skala prioritas permasalahan yang diadukan oleh masyarakat tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan sejak diluncurkan program respon cepat tersebut pada September 2017, pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sudah mencapai 22 ribu lebih.

"Sejak diluncurkan program tersebut sudah puluhan ribu pengaduan yang masuk ke Pemprov Jawa Barat. Penyelesaian pengaduan itu juga diserahkan sesuai dengan OPD yang membidangi," ucapnya. (*)