Ombudsman Bali dorong AP-Pelindo intensifkan komunikasi masyarakat

Denpasar, (Antaranews Bali) - Ombudsman Perwakilan Bali mendorong Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai dan Pelindo III Cabang Benoa mengintensifkan komunikasi kepada masyarakat termasuk nelayan terkait pengembangan infrastruktur yang saat ini sedang dikerjakan. 
     
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab di Denpasar, Jumat, mengatakan komunikasi dan sosialisasi yang maksimal penting dilakukan karena perluasan infrastruktur tersebut, di sisi lain juga memberi pengaruh khususnya kepada nelayan. 
     
"Kami harap Pelindo dan Angkasa Pura segera undang mereka ke meja dialog untuk dapat alternatif penyelesaian praktis yang sangat segera karena mungkin ke depan mereka banyak mengalami kerugian terkait mata pencaharian mereka," ucapnya.
     
Pihaknya tidak menginginkan adanya gejolak yang dikhawatirkan dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengganggu jalannya kegiatan besar yang akan berlangsung di Bali yakni pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, 8-14 Oktober 2018."Kami berencana ingin bertemu atau menyampaikan pandangan Ombudsman terkait kesiapan penyelenggaraan IMF yang tidak berdampak negatif ke publik," ucap Umar. 
     
Sementara itu dalam kesempatan terpisah General Manager Pelindo III Cabang Benoa Wayan Eka Saputra mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat sekitar proyek.  "Kami sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat lingkungan sekitar, dari awal kami sudah komunikasi kepada mereka," katanya. 
     
Pelindo III Cabang Benoa tengah mengerjakan proyek perluasan infrastruktur "Benoa Tourism Port" dengan cara mengurug lahan perairan. Sedangkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Arie Ahsanurrohim ditemui beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 
     
Selain itu pihaknya juga berupaya untuk segera bertemu dengan masyarakat melalui pemimpin desa di Kuta setelah sebelumnya pada April lalu telah melayangkan surat undangan untuk mengadakan pertemuan.  Saat ini pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari pihak desa setelah sebelumnya ada masa transisi pergantian Bendesa Adat. "Target kami dua minggu ke depan sudah bisa bertemu masyarakat," katanya.    
     
Pengelola Bandara Ngurah Rai saat ini memperluas pengembangan fasilitas di antaranya apron untuk mendukung jangka pendek kegiatan pertemuan IMF dan Bank Dunia. Pengembangan itu salah satunya pembangunan apron di sebelah barat dengan cara mengurug lahan perairan seluas 8 hektare dan seluas 35,75 hektare untuk kebutuhan jangka panjang. 
     
Bank Indonesia Provinsi Bali menyebutkan Angkasa Pura I mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk pengembangan fasilitas di Bandara Ngurah Rai mulai dari pengembangan apron Barat dan Timur. Pengembangan kedua apron itu mengakibatkan gedung VVIP dan Base Ops Pangkalan Udara Ngurah Rai direlokasi dan dibangun gedung yang baru. 
     
Dana pembangunan dari BUMN yang diarahkan untuk investasi jangka panjang di Bali tersebut juga untuk membangun fasilitas pengolahan limbah dan "line maintenance" untuk maskapai. 
     
BI Bali juga menyebutkan untuk investasi pembangunan "Benoa Tourism Port" mencapai sekitar Rp600 miliar.***3***