BNI kejar agen laku pandai di Bali

Denpasar (Antaranews Bali) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengejar target pendirian agen yang memberikan layanan keuangan tanpa kantor untuk keuangan inklusif atau "laku pandai" yang saat ini sudah mencapai 325 unit dari target 433 tahun ini.

"Kami tidak hanya selalu menambah jumlah agen tetapi juga tetap memperhatikan kualitas dan produktivitas melalui pembinaan dan pelatihan lainnya," kata Pemimpin BNI Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Eko Setyo Nugroho di Denpasar, Selasa.

Bank BNI menyasar pelaku usaha kecil menengah di daerah perdesaan yang potensial menjadi agen laku pandai atau agen46.

Para agen itu merupakan mitra baik perorangan atau badan hukum yang telah bekerjasama dengan BNI untuk menyediakan layanan perbankan di antaranya layanan keuangan digital dan layanan pembayaran secara elektronik.

Hingga Juli 2018, bank BUMN itu telah berhasil menambah kerja sama baru di wilayah kerja setempat dengan 1.084 agen dari sekitar 1.077 agen baru yang ditargetkan tahun 2018.

Tercatat sampai dengan triwulan ketiga tahun ini, dari total sekitar 4.031 agen yang tersebar di Bali NTB dan NTT telah berhasil melakukan transaksi senilai lebih dari Rp225 miliar.

Untuk menjadi agen, pelaku usaha UKM dapat melakukan pendaftaran di kantor bank atau melalui pendaftaran dalam jaringan atau "online".

Setelah mengisi formulir dan dokumen pendukung, calon agen menandatangani perjanjian kerja sama keagenan dengan BNI.

Apabila disetujui maka agen itu akan menerima kelengkapan operasional berupa sertifikat keagenan, spanduk keagenan, akses aplikasi transaksi, brosur untuk agen dan nasabah.

Bank BUMN itu tetap memperhatikan kualitas dan produktivitas para agen melalui pembinaan dan pelatihan yang juga menarik lebih banyak pelaku UKM menjadi agen.

Program tersebut, kata dia, memberikan keuntungan tidak hanya berupa skema "fee" yang menarik tetapi juga hadiah berupa merek atau nama di tempat usahanya.

Pihaknya juga memberikan kesempatan kepada agen laku pandai untuk mendapatkan tambahan modal usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro. (*)