Denpasar (Antaranews Bali) - Organisasi Masyarakat Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Bali mendesak pemerintahan Joko Widodo merealisasikan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memeratakan pembangunan antara Bali selatan dan Bali utara.
"Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini kami berharap pemerintah segera merealisasikan pemerataan pembangunan sehingga tidak ada ketimpangan perekonomian antara Bali utara dan Bali selatan," kata Ketua JPKP Bali, Putu Eka Budiasa saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Monumen Pancasila di Desa Budaya Kertalangu Denpasar, Jumat.
Menurut dia, saat ini pembangunan hanya terfokus di bagian selatan Pulau Dewata sehingga bagian utara Pulau Bali belum begitu tersentuh yang mengakibatkan ketimpangan perekonomian.
Dengan demikian, pihaknya mendesak pemerintahan Joko Widodo merealisasikan rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang sudah tertuang dalam Perda Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, kemudian juga tercantum dalam Perda Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033.
"Dalam kedua Perda tersebut tercantum rencana strategis pembangunan bandar udara baru di Buleleng," ujarnya.
Selain itu, dalam Permenhub Nomor 69/2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional rencana pembangunan Bandara Bali Utara sudah tecantum di dalamnya serta tertuang dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Renacana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Namun rencana sampai saat ini rencana tersebut belum terealisasi.
"Rencana pembangunan bandara baru Bai Utara sudah jelas tertuang dalam peraturan pemerintah, terus kendala apa lagi yang menghambat pembangunan ini. Kami berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan badara baru ini," ujarnya.
Selain itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Prof I Gusti Ngurah Sudiana juga menyatakan hal sama terkait keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Bali.
"Pembangunan Bandara Bali Utara itu harus segera untuk memeratakan pembangunan sehingga tidak ada ketimpangan pembangunan," ujarnya.
Ketua umum sekretariat Jaringan Komunitas Warganegara Indonesia (Seknas JOKOWI), M Yamin menyambut baik asprasi masyarakat Bali tersebut terkait rencana pembangunan Bandara Baru di Bali Utara.
"Kami sangat mendukung rencana pembangunan Bandara Baru Bali Utara untuk mengatasi ketimpangan sosial antara Bali utara dan selatan," ujarnya.
Dia mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal rencana pembangunan Bandara Bali utara itu agar segera terealisasi sehingga mampu mengatasi kemiskinan di Bali utara yang jumlahnya mencapai 41 ribu jiwa.
Di samping itu, Bandara Baru Bali Utara juga bertujuan mulia untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan pembangunan antara wilayah Bali selatan dan Bali utara. "Dengan demikian, mari kita kawal bersama-sama agar program ini bener-benar bisa terwujud," ujarnya.
Selain itu, M Yamin juga sudah mendengar bahwa rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang dirancang oleh investor PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari) sudah menyiapkan segala sesuatu termasuk pengadaan tanah, kerja sama dengan Perusda Bali, BUMN PT Wijaya Karya, pendanaan dari bank-bank besar dan sejumlah dukungan lainnya. (ed)
