Denpasar (Antaranews Bali) - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet mengingatkan masyarakat dan calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2018, khususnya di Pulau Dewata agar tidak menggunakan isu agama sebagai alat politik
"Hal ini penting diingatkan semua pihak, karena perhelatan Pilkada merupakan sebagai sarana untuk mencari pemimpin yang baik untuk membangun daerah Bali maupun bangsa Indonesia sehingga kerukunan, kedamaian tetap terwujud," ujar Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet di Denpasar, Jumat.
Ia menilai, kerukunan antara umat beragama di Bali hingga saat ini sudah sangat baik dan hal ini harus terus direkatkan agar tidak terpecah belah menjelang Pilkada 2018.
Oleh karenanya, FKUB memegang teguh apa yang menjadi tujuan awal untuk menjaga kerukunan umat beragama dan mengimbau masyarakat agar berpolitik secara ilegan dan santun.
"Saya mengimbau agar menjauhi kampanye negatif dan jagan pernah melakukan kampanye hitam dan saya mengajak masyarakat agar pelaksanaan Pilkada ini bejalan sukses," ujarnya.
Ini penting dilakukan FKUB Bali guna bisa mengayomi seluruh masyarakat dana dalam proses Pilkada nanti harus betul-betul netral.
Apabila ada ada perbedaan dalam memilih calon kepala daerahnya, kata dia, itu menjadi hal yang wajar dalam demokrasi, namun setelah Pilkada pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap mendukung siapa pun yang menjadi gubernur dan bupatinya nanti.
"Bagi gubernur dan bupati yang terpilih juga harus mengangap semua masyarakat di Bali diperlakukan secara sama dan adil. Tidak ada lagi yang berfikir bahwa ada kelompok yang tidak memilih dirinya," ujarnya.
Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar legowo siapa pun yang terpilih menjadi pemimpin Bali ke depannya. "Mari menghargai proses Pilkada ini dan agaplah kemenangan itu milik kita bersama," katanya.
Dengan keberadaan FKUB ini, tetap menanamkan nilai-nilai kerukukunan ini yang terus disebarluaskan. Oleh karena itu, kami bersama tokoh agama, toko adat dan MUDP Bali sepakat tetap independen.
FKUB juga rutin setiap satu minggu sekali melakukan pertemuan dengan Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali dan pemerintah Provinsi Bali hingga kabupaten, untuk menyadarkan bahwa Bali dan Indonesia ini bergantung kepada kerukunan. (WDY)
