Eximbank Indonesia-Standard Chartered fasilitasi eksportir ke Afrika

Nusa Dua (Antaranews Bali) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank bersama Bank Standard Chartered mendorong perluasan pangsa pasar eksportir Tanah Air khususnya di kawasan Afrika dengan penyediaan jaminan pembayaran dan optimalisasi kebutuhan modal kerja.

"Kemitraan ini akan membantu berkontribusi dalam agenda pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keberlanjutan ekspor nasional dalam jangka panjang," kata Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank Sinthya Roesly di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Dukungan kedua lembaga tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama di sela-sela Forum Indonesia Afrika (IAF) di Bali.

Dengan kerja sama itu, eksportir Indonesia dapat memperoleh "letter of credit" dari Bank Standard Chartered sekaligus memanfaatkan jaringan kuat bank internasional itu di 22 negara di Afrika.

Eksportir juga mendapatkan mitigasi risiko pembatalan pembayaran sekaligus mengelola jaminan pembayaran.

Direktur Eksekutif Bank Standard Chartered Indonesia Rino Donosepoetro mengatakan pihaknya akan menerbitkan "letter of credit" dengan segera senilai 100 juta dolar AS atau setara Rp1,4 triliun bagi eksportir Indonesia yang mau mengembangkan sayap di Afrika.

"Kerja sama ini menggarisbawahi komitmen untuk mendukung ekspansi bisnis dan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dalam membangun perdagangan langsung eksportir Indonesia dan importir Afrika," ucapnya.

Negara-negara yang termasuk di dalam jaringan ekstensif Standard Chartered yang akan membantu para eksportir Tanah Air di antaranya Nigeria, Mesir, Afrika Selatan, Pantai Gading, Mauritius, Uganda, Kenya, Ghana dan Tanzania.

Forum Indonesia Afrika merupakan forum pertama yang digelar Pemerintah Indonesia dan dihadiri 500 delegasi dari kalangan penentu kebijakan, sektor swasta, dan pelaku bisnis.

Diskusi pada forum ini membahas penguatan hubungan ekonomi termasuk melalui pertemuan bisnis, keterlibatan instansi pemerintah, korporasi, dan pemangku kepentingan lainnya. (*)