Jakarta (Antaranews) - Bank Indonesia resmi ditetapkan sebagai anggota Komite Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Global dari Bank for International Settlement (BIS) pada Pertemuan Ekonomi Global di Buenos Aires, Argentina.
Berdasarkan siaran pers Bank Sentral yang dikutip Antara di Jakarta, Selasa, BIS merupakan organisasi keuangan internasional yang bertugas mencapai stabilitas moneter dan keuangan, mendorong kerja sama internasional, dan merupakan bank bagi para bank sentral.
Sedangkan Komite Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Global atau Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) merupakan komite di BIS yang berperan menetapkan standar internasional untuk mempromosikan, memantau dan membuat rekomendasi terkait keamanan dan efisiensi sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan CPMI bertujuan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Bersama BI, turut bergabung pula Central Bank of Argentina dan Bank of Spain sebagai anggota CPMI baru, yang merupakan penambahan anggota pertama kali sejak 2009.
Agus mendaku (klaim) bahwa BI telah menerapkan secara penuh prinsip-prinsip infrastruktur pasar keuangan (Principles for Financial Market Infrastructures - PFMI) dalam infrastruktur pasar keuangan sistemik yang dimiliki, yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) System dan Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS).
Saat ini, kata Agus, Indonesia memiliki infrastruktur sistem keuangan yang signifikan, tercermin dari volume maupun nominal berukuran besar yang ditransaksikan. Selama tahun 2017, BI menyelesaikan 10,2 juta transaksi nilai besar melalui BI-RTGS, 129,3 juta transaksi melalui Kliring Nasional dan 305.000 untuk BI-SSSS.
"Keanggotaan dalam CPMI merupakan bentuk partisipasi aktif BI setelah keanggotaan pada Basel Committee on Banking Supervisors (BCBS) di BIS," kata Agus.
Agus menambahkan keanggotaan ini juga merupakan pengakuan dunia internasional atas pencapaian dan komitmen Indonesia memperkuat sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan. (*)
