Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 telah merumuskan “resep” bagi perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan ke depan.
Rangkaian “resep” tersebut juga dirancang sebagai antisipasi terhadap tantangan global yang semakin kompleks. Meski sepanjang 2025 Indonesia menunjukkan resiliensi ekonomi yang solid, bekal ini tetap memerlukan keterpaduan langkah.
Terlebih, ketidakpastian serta gejolak ekonomi global diperkirakan masih akan membayangi dinamika perekonomian dunia, mulai dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) yang berlanjut hingga perlambatan ekonomi dunia.
“Sinergi” kata kuncinya, sebagaimana yang ditegaskan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Resep pertama dimulai dari penguatan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bagi negara manapun untuk tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan, stabilitas sangatlah penting.
Pada tahun depan, stabilitas semakin dibutuhkan. Ini bukan hanya untuk mengungkit pertumbuhan dari sisi permintaan agregat, tetapi juga untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang cepat berubah.
Stabilitas nilai tukar dan inflasi yang harus terus dijaga, termasuk batas defisit fiskal di bawah 3 persen PDB. Selain itu, ketahanan serta stabilitas sektor perbankan wajib terus diperkuat. Semua ini memerlukan sinergi fiskal dan moneter.
“Stabilitas yang dinamis. Harga-harga terkendali, rupiah stabil, ekonomi bergerak cepat, dan rakyat mendapat manfaat. Itulah ‘Sumitronomcis’,” tegas Gubernur BI.
Resep kedua, transformasi sektor riil untuk meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas. Transformasi ini dapat ditempuh melalui kebijakan industrial maupun kebijakan reformasi struktural yang saling melengkapi.
Kebijakan industrial dapat diarahkan dengan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) yang fokus pada peningkatan nilai tambah. Di sisi lain, kebijakan struktural diarahkan untuk perbaikan iklim investasi, kecepatan birokrasi, konektivitas infrastruktur, hingga investasi dan perdagangan.
Resep ketiga menekankan pentingnya perluasan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Transformasi sektor riil membutuhkan modal besar, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan APBN.
Karena itu, kebutuhan pendanaan yang signifikan untuk hilirisasi dan industrialisasi SDA dapat diperkuat melalui perbankan dan berbagai lembaga keuangan, serta investasi swasta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Resep keempat, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional. Pemanfaatan QRIS, mobile banking, e-commerce, hingga BI-FAST telah memudahkan aktivitas masyarakat, sementara digitalisasi transaksi keuangan pemerintah juga terus berkembang.
Resep kelima atau terakhir menekankan pentingnya penguatan kerja sama investasi dan perdagangan, terutama di tengah meningkatnya proteksionisme global.
Dalam hal ini, kerja sama bilateral dan regional dapat dihubungkan dengan agenda hilirisasi dan kebutuhan pembiayaan nasional. Tak hanya berhenti di situ, kerja sama juga mencakup perluasan penggunaan mata uang lokal (local currency transactions/LCT) hingga sistem pembayaran digital antarnegara.
Kelima “resep” yang saling terhubung ini diyakini mampu mendorong ekonomi Indonesia tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi sekaligus lebih tahan terhadap guncangan eksternal.
Dengan proyeksi pertumbuhan 4,7-5,5 persen pada 2025 yang berpotensi meningkat menjadi 4,9-5,7 persen pada 2026 dan 5,1-5,9 persen pada 2027, arah kebijakan ini memberi dasar optimisme.
BI sendiri berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan melalui bauran kebijakan yang pro-stability sekaligus pro-growth, sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran pada 2026 akan diarahkan lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan.
Arahan Presiden Prabowo Subianto
Menanggapi arah transformasi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto turut menegaskan urgensi untuk menghadirkan solusi yang cepat, tepat, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Arah transformasi ekonomi harus dibarengi dengan tekad kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari penyelewengan maupun korupsi.
Pemerintah yang memiliki niat lurus, menurut Presiden, adalah pemerintah yang menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai dasar dari setiap keputusan, serta menjalankan kebijakan dengan akal sehat dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.
Ia menambahkan bahwa seluruh kebijakan harus dijalankan dengan ketenangan, keyakinan, dan rasa percaya diri. Sikap ini diperlukan agar proses pembangunan tidak mudah terguncang oleh tekanan eksternal maupun dinamika politik global.
Dalam pandangan Presiden, tekad untuk “berdiri di atas kaki sendiri” bukan slogan semata, tetapi landasan moral yang harus mewarnai setiap langkah pembangunan nasional.
Dengan arah kebijakan yang terstruktur serta komitmen kuat pada stabilitas, transformasi, dan kerja sama, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya.
Tantangan global memang tidak mudah, tetapi kesiapan institusi, ketegasan kebijakan, dan sinergi lintas sektor menjadi modal penting untuk menjaga momentum.
Ke depan, keberhasilan implementasi “lima resep” BI akan sangat bergantung pada konsistensi, integrasi kebijakan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
Jika hal ini terjaga, Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan resiliensi, tetapi juga melangkah menuju perekonomian yang lebih berdaya saing dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
