Oleh I Ketut Sutika
Denpasar (Antara Bali) - Bali yang setiap tahunnya menerima kunjungan lebih dari 2,5 juta wisatawan mancanegara membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.
Infrastruktur yang baik akan memberikan kemudahan bagi wisatawan, dan diyakini akan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.
Saat ini peningkatan infrastruktur yang masih dibutuhkan Bali antara lain pengembangan bandar udara dan infrastruktur jalan.
"Fasilitas yang dimiliki Bali selama ini kelihatannya sudah memadai, bahkan melebihi daerah lainnya di Indonesia, namun kenyataan di lapangan masih banyak yang perlu dibenani dan disempurnakan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali I Ketut Teneng.
Mengomentari pencanangan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemprov Bali berharap terobosan itu memberikan dampak positif dalam mempercepat menyempurnakan infrastruktur di Pulau Dewata.
Bali membutuhkan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk membangun fasilitas jalan, antara lain yang mendesak selama ini mengatasi kemacetan lalu lintas dari kota Denpasar menuju kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung dan sebaliknya.
Demikian pula pembangunan jalan bebas hambatan menuju kabupaten Buleleng, daerah ujung utara Pulau Bali, sekaligus pembangunan bandara Internasional Buleleng, mengantisipasi semakin padatnya frekuensi penerbangan jalur nasional dan internasional Bandara Ngurah Rai, Bali.
"Penyempurnaan dan pembangunan insfrastruktur itu tetap berpegang teguh pada kesepakatan menyelamatkan lingkungan dan menghindari konflik, sesuai harapan Gubernur Bali Made Mangku Pastika," tutur Ketut Teneng.
Untuk itu pembangunan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat harus sesuai dengan kemampuan daya dukung Bali.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) KH Muhammad Zainul Majdi MA mewakili koridor Bali-Nusa Tenggara dalam dialog jarak jauh dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jumat pagi mengungkapkan bahwa, kawasan tersebut siap memperkuat kapasitasnya sebagai salah satu pilar industri pariwisata Indonesia.
Upaya itu dengan pembangunan proyek jalur baru Garuda Indonesia, perluasan bandara Ngurah Rai, pembangunan jaringan telekomunikasi dan pembangunan waduk di Lombok Timur.
Bali menurut Ketut Teneng juga telah merencanakan membangun fasilitas bandar udara internasional yang kedua setelah Bandara internasional Ngurah Rai, berlokasi di wilayah Kabupaten Buleleng, Bali utara.
Pembangunan bandara internasional baru itu untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas pesawat udara di Bandara Ngurah Rai yang frekuensinya semakin meningkat.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menilai, persyaratan pembangunan sebuah bandara internasional itu sangat berat, namun Bali akan tetap mengupayakannya.
Persyaratan tersebut antara lain membutuhkan lahan tidak kurang dari 1.000 hektar, lokasinya tidak lebih dari 60 km dari pusat kegiatan masyarakat. Selain itu secara teknis lokasinya tersebut memenuhi syarat pembangunan sebuah bandara bertaraf internasional.
Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah paling luas dan bekas ibukota provinsi Bali-Nusa Tenggara (Sunda Kecil) diharapkan bisa memenuhi syarat secara teknis untuk pembangunan sebuah bandara bertaraf internasional.
Dipilihnya Buleleng selain tersedianya lahan yang cukup luas, kehadiran bandara internasional diharapkan mampu menyeimbangkan pembangunan antara Bali utara dengan Bali selatan yang selama ini sangat timpang.
Untuk mendukung pembangunan Bandara di Bali utara itu diharapkan segera bisa melakukan pengkajian dan penelitian awal, guna mengetahui cocok tidaknya lokasi tersebut dijadikan bandara internasional.
Meskipun demikian perluasan Bandara internasional Ngurah Rai, tetap dilakukan sesuai perencanaan, ujar Gubernur Pastika.
Bandara Ngurah Rai Bali setiap tahunnya menerima kedatangan wisatawan mancanegara langsung dari negaranya lebih dari 2,5 juta orang. Penerbangan demestik juga melayani lebih dari dua juta orang setiap tahunnya.
Meskipun Bandara Ngurah Rai padat dengan penerbangan dalam dan luar negeri, namun pemerintah Provinsi Bali selama ini tidak mendapat retribusi dari fasilitas umum tersebut.
Terpadu
Gurubesar Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia MS menambahkan, pembangunan sektor pariwisata yang berkembang pesat di Bali harus tetap terpadu dan berdampingan secara harmonis dengan sektor pertanian dalam arti luas.
Dalam pengembangan kedua sektor itu seyogyanya tidak boleh saling mengorbankan satu sama lainnya. Pandangan harmonisasi kedua sektor pariwisata dan pertanian harus secara terus menerus ditanamkan dalam benak masyarakat Bali, khususnya di kalangan pelaku pariwisata.
Perkembangan yang harmonis itu penting, yakni pertanian yang menjadi titik berat pembangunan Bali, didukung sektor pariwisata serta pengembangan industri kecil dan kerajinan rumah tangga akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Bali.
Hal itu perlu menjadi penekanan, mengingat masih ada pemikiran di kalangan intektual dan praktisi, bahwa pengembangan suatu sektor ekonomi akan mengorbankan atau meniadakan sektor lain.
"Misalnya pemikiran untuk mengembangkan sektor pariwisata tanpa memperdulikan sektor pertanian, atau sebaliknya mengembangkan sektor pertanian dengan meniadakan sektor pariwisata," ucap Prof Windia.
Perkembangan pariwisata yang pesat, karena setiap tahunnya menerima kunjungan tidak kurang dari 2,5 juta wisatawan mancanegara itu merupakan berkah bagi masyarakat Bali, yang daerahnya miskin sumber daya alam.
Sedangkan sektor pertanian merupakan salah satu aset budaya dan ekonomi bagi perkembangan sektor pariwisata. Untuk itu kedua sektor pertanian dan pariwisata harus berdampingan secara harmonis, tanpa mengorbankan satu sama lainnya.
Untuk itu perlu ditekankan, perkembangan sektor pariwisata yang pesat dan tidak terkendali akan membahayakan bagi kesinambungan sektor pertanian.
Lahan-lahan pertanian beralih fungsi untuk kepentingan fasilitas pariwisata dan pembangunan lainnya. Semua itu perlu diantisipasi sejak dini jangan sampai dua sektor yang menjadi tumpuan masyarakat Bali salingkan mengorbankan, harap Prof Windia.
Hal itu sejalan dengan harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat acara peluncuran masterplan MP3EI di empat titik koridor ekonomi, yaitu koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan-Sulawesi, Maluku dan Papua, Jawa II dan Sumatra.
Presiden menekankan bahwa, membangun suatu negara tanpa strategi dan rencana atau masterplan, baik jangka pendek atau panjang, adalah hal yang mustahil.
Dengan "masterplan" yang jelas, menurut Presiden, program perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi dapat dicapai sesuai rencana.(*)
