Denpasar (Antara Bali) - Komponen pariwisata di Bali mempertanyakan perjuangan anggota DPR terkait dana perimbangan keuangan daerah dan pusat dari sektor pariwisata yang sampai saat ini belum dapat bagian untuk Pulau Dewata.
Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana di konfirmasi dari Denpasar, Sabtu, mengatakan dana perimbangan dari pusat sampai saat ini belum ada. Bahkan dana perimbangan yang diperoleh Provinsi Bali tidak sebanding dengan sumbangan devisa sekitar Rp44 triliun lebih setahun ke pusat dari sektor pariwisata Pulau Dewata.
Hal itu mereka sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Demokrat Putu Supadma Rudana dengan komponen pariwisata di Sekretariat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali pada Jumat (13/10).
"Provinsi Bali berkontribusi Rp44 triliun lebih dari pariwisata ke pusat. Namun dalam pembagian dana perimbangan dari pusat ke daerah, Bali tidak mendapatkan angka maksimal," kata Partha Adnyana.
Menurut dia, dengan kontribusi sebesar itu, Bali setidaknya harus mendapat pembagian dana perimbangan sebesar Rp4 triliun. Dengan dana sebesar itu diharapkan jalan dan infrastruktur lainnya di Bali termasuk di Pura Besakih dan kawasan lainnya akan tertata bagus.
Lebih lanjut Partha Adnyana menjelaskan, Bali hanya mendapatkan sedikit dana perimbangan karena undang-undang yang mengatur dana perimbangan pusat dan daerah tidak memasukan adat dan budaya sebagai sumber daya. Berbeda dengan Kalimantan yang berkontribusi ke pusat dengan hasil tambang. Sehingga dapat dana mencapai Rp10 triliun.
Karena itu, Partha Adnyana meminta kepada anggota DPR-RI Supadma Rudana untuk memperjuangkan di gedung Dewan di Senayan Jakarta agar Bali mendapat dana perimbangan dari sektor pariwisata. Caranya mendorong revisi UU tersebut agar memasukan adat dan budaya sebagai sumber daya, sehingga bisa mendapat pembagian dana perimbangan dari pusat. Sebab, adat dan budaya yang menunjang pariwisata Bali.
"Saya berharap Pak Supadma Rudana bersama wakil rakyat lain di Komisi X bersatu, supaya adat dan budaya Bali ini masuk sebagai sumber daya dalam undang-undang. Adat dan Budaya Bali luar biasa menunjang pariwisata Bali," ujarnya.
Selain perjuangan dana perimbangan dari pariwisata ini, komponen pariwisata Bali juga menyampaikan keluhan soal ancaman terhadap pariwisata budaya di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan adanya pembangunan "City Hotel". Ubud dinilai tidak cocok untuk dibangun semacam itu, karena bukan kawasan perkotaan, namun menjual destinasi budaya yang kental dengan suasana desa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Supadma Rudana mengapresiasi GIPI dan BTB yang konsisten mengawal pariwisata di Bali.
"Termasuk situasi di Ubud, Kabupaten Gianyar yang memang harus terjaga sebagai kawasan wisata budaya. Ini perlu ada komitmen kita bersama-sama dulu. Maka peran GIPI dan BTB di sini luar biasa," kata Wakil Sekjen DPP Demokrat itu.
Terkait perjuangan dana perimbangan pusat dan daerah, Politikus asal Desa Peliatan Kecamatan Ubud, Gianyar ini mengatakan, GIPI dan BTB bisa juga menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah dan DPRD Bali. Pihaknya di Komisi X DPR-RI membidangi pariwisata siap jemput aspirasi tersebut dan menyampaikan dalam rapat kerja di DPR-RI.
"Saya akan bahas di Fraksi Demokrat, nanti Fraksi Demokrat akan mengawalnya melalui komisi-komisi yang ada di DPR-RI," ucap pemilik Museum Rudana ini.
Supadma Rudana mengatakan pihaknya memikirkan saatnya membuat konsep besar kepariwisataan. Ada sebuah laboratorium yang berpusat di Bali.
"Pasti di mana pun akan terjadi masalah. Di sini tujuannya ada Laboratorium dalam mengawal tantangan kepariwisataan Bali. Permasalahan di Bali ini kan sekarang harus ada konsep besar untuk kepariwisataan Bali. Kan sudah ada tagline yang diciptakan hari ini, `We Are Ready, I am Ready`," katanya.
Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini mengatakan, pariwisata Bali tetap butuh promosi. Terlebih lagi dengan ancaman erupsi Gunung Agung di Karangasem. Pariwisata tak bisa maju tanpa promosi.
"Artinya kita mulai menyapa semua pihak untuk datang berkunjung ke Bali. Ini konsep promosi besar `stackholder` di Bali yang saya tangkap dalam RDP hari ini. `Tourism is not about promotion only` atau pariwisata tidak akan pernah maju tanpa promosi, karena itu harus dipromosikan," ucap Supadma Rudana.(I020)
