Karangasem (Antara Bali) - Sekertaris Daerah Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun mengatakan, dana bencana yang disiapkan pemerintah setempat yang jumlahnya mencapai Rp5 miliar pada Tahun 2017, segera diciarkan pada Senin (25/9) nanti.
"Dana bantuan bencana ini akan dicairkan pada Senin (25/9) besok untuk membantu segala kebutuhan para pengungsi yang berada di masing-masing posko yang disiapkan," ujar Cokorda Pamayun, MInggu.
Ia mengatakan, bantuan dana ini belum pernah terpakai sehingga diyakini segala kebutuhan pengungsi dapat terpenuhi untuk beberapa waktu ke depan. Namun, pihaknya tetap mengharapkan semua pihak bahu membahu membantu dalam upaya memenuhi kebutuhan pengungsi.
Cokorda Pemayun mengatakan, untuk kebutuhan logistik mendasar adalah beras, air, mie instan, susu untuk balita dan kebutuhan para lansia memang telah dibantu Pemkab Karangasem dan sejumlah LSM maupun organisasi kemasyarakat lainnya yang ada di Pulau Dewata.
Ia mengatakan, semua kebutuhan logistik yang terkupul untuk pengungsi Gunung Agung saat ini, dipusatkan di Posko Komando Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, yang nantinya disalurkan terlebih dahulu kepada posko yang banyak terdapat pengungsi paling banyak.
"Kebutuhan logistik di Posko Komando ini, diutamakan dahulu untuk pengungsi di sekitar wilayah Karangasem, setelah itu disalurkan kepada pengungsi yang ada di Kabupaten Klungkung," ujarnya.
Hal ini dikarena pengungsi yang ada di Karangasem cukup banyak dan diantisipasi agar tidak kekurangan dan untuk yang di posko pengungsi di Kabupaten Klugkung lebih mudah mendapat bantuan logistik dari Kota Denpasar dan sekitarnya yang kerjasamanya sudah baik.
Untuk penyaluran logistik dari Pemprov Bali, lanjut dia, meminta bantuan kepada Bupati Karangasem sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi. "Untuk dana bantuan lainnya, Pemprov Bali juga ada program untuk penyediaan air bersih bagi korban bencana," katanya.
Selain itu, Pemprov Bali juga sudah menyiapkan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk membantu para pengungsi. "Untuk jumlah CBP Bali bisa ditanyakan langsung kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali," ujarnya. (WDY)
