Wagub Bali Minta Kuota Elpiji Tidak Dikurangi

Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta pemerintah pusat tidak mengurangi kuota elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang masih membutuhkan. 

"Kalau itu (kuota elpiji subsidi) dipotong dampaknya banyak," katanya setelah menghadiri serah terima jabatan Pemimpin OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, berkurangnya elpiji subsidi dapat memicu penebangan pohon karena kayu digunakan sebagai bahan bakar pengganti.

Dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali bersama instansi terkait lainnya pada Kamis (14/9), Sudikerta meminta jajarannya untuk melayangkan surat permohonan kepada Pemerintah Pusat agar tidak ada pengurangan kuota elpiji bersubsidi di daerah setempat.

Mantan Wakil Bupati Badung itu juga meminta Pertamina sebagai badan usaha untuk memastikan kelancaran distribusi elpiji kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang dipresentasikan Sales Executive Elpiji Pertamina Pemasaran Bali Rainier Axel Gultom dalam rapat tertutup membahas inflasi dengan TPID Bali tersebut disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Juni 2017 mengurangi kuota elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram dari 176 ribu metrik ton per tahun menjadi 132 ribu metrik ton per tahun atau sekitar 25 persen.

Padahal konsumsi selama tahun 2016 mengalami kenaikan mencapai 168 ribu metrik ton atau naik delapan persen jika dibandingkan tahun 2015.

Sedangkan rata-rata konsumsi elpiji subsidi ukuran tiga kilogram itu di Bali mencapai sekitar 15 ribu metrik ton.

Pengurangan kuota tersebut berlaku di seluruh wilayah di sembilan kabupaten/kota di Bali.

Di sisi lain, Rainier mengatakan penjualan "bright gas" atau elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram melonjak bahkan mencapai 100 persen dari rata-rata 20 metrio ton menjadi 40 metrik ton per Agustus 2017.

Saat ini pihaknya lebih mengarahkan penjualan elpiji nonsubsidi itu sebagai pengganti pengurangan kuota elpiji subsidi tersebut termasuk mengimbau masyarakat mampu untuk tidak menggunakan elpiji subsisi. (WDY)