Deputi Kemenkop: Petani Indonesia Belum Nikmati Kesejahteraan

Deputi Kemenkop: Petani Indonesia Belum Nikmati Kesejahteraan

Ilustrasi - Seorang petani menyiapkan perlengkapan orang-orangan di kawasan sawah Subak Dalem, Denpasar. (FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana/wdy/2014)(edm)

Denpasar (Antara Bali) - Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UMKM I Wayan Dipta menilai, kehidupan petani di Indonesia belum mampu menikmati kesejahteraan dari hasil usaha yang digelutinya.

"Oleh sebab itu wajar lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) banyak yang kerja di sektor non pertanian seperti dikritik oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini," kata Wayan Dipta dalam seminar di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan hal itu ketika tampil sebagai pembicara utama dalam Seminar Nasional "Peran Pemasaran Agrowisata, Ekonomi Kelembagaan, dan Teknologi Pertanian dalam penguatan sektor pertanian yang digelar Fakultas Pertanian Universitas Udayana bekerjasama bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata.

Tingkat kesejahteraan petani yang dinilai belum memadai itu dilihat dari kecenderungan nilai tukar petani terus menurun dari 112 menjadi 102,65.

"Nilai tukar pertanian hanya 2,68 persen, sehingga tidak bangga menjadi petani," ujar Wayan Dipta.

Oleh sebab itu untuk membangun kebanggaan petani perlu melakukan perubahan mendasar. Misalnya melibatkan secara lebih intensif koperasi dalam pembangunan pertanian.

"Pemerintah bisa mencontoh keberhasilan Jepang dalam integrasi koperasi dengan pertanian, dimana harga beras di Jepang mencapai Rp35.000/kg. Di Denmark, 90 persen petani menjadi anggota koperasi. Keuntungan petani masuk koperasi," ujar Wayan Dipta.

Demikian pula petani lebih mudah mengakses modal dari perbangkan dan mendapatkan fasilitas bunga lebih rendah.

Wayan Dipta, alumni IPB itu memaparkan keberhasilan koperasi di Sukabumi (Jabar), dan Desa Pelaga, Kabupaten Badung, Bali sebagai bukti nyata kontribusi nyata koperasi mendorong meningkatkan kesejahteraan petani.

Di Sukabumi ada sebuah koperasi yang membeli gabah petani antara Rp4.100 - 4.500 per kg, gabah ini diproses menjadi beras dipasarkan dengan manajemen modern.

Dalam budi daya pun koperasi menggunakan teknologi. Manajemen koperasi memantau keadaan lapangan, jika ada kekeringan lalu dikasi pupuk dan air.

"Keinginan Presiden Joko Widodo bagaimana model pengelolaan pertanian dengan melibatkan koperasi itu bisa dikembangkan. Petani berkumpul dalam organisasi pada jumlah yang besar serta lahan garapan luas yang dikelola secara modern," ujar Wayan Dipta.

Ia menjelaskan, Koperasi Merta Nadi di Desa Pelaga, Kabupaten Badung, Bali yang anggotanya para petani membudidayakan asparagus saat ini omsetnya mencapai Rp4,3 miliar setiap bulan.

Setiap petani bisa meraup pendapatan Rp5 juta- Rp15 juta untuk untuk garapan sepuluh are (1.000 meter persegi) kebun asparagus.

Wayan Dipta mengaku sangat prihatin karena dalam pembangunan sektor pertanian sangat kecil melibatkan koperasi. Dari 152.708 koperasi di Indonesia hanya 13.533 unit atau sembilan persen koperasi pertanian, bahkan di Bali hanya ada 32 unit koperasi pertanian.

Sementara Dekan Fakultas Pertanian Unud Prof. Dr. Ir. I Nyoman Rai, MS membenarkan menjadi petani di Indonesia memang sangat miskin. Kondisi itu akibat lemahnya koordinasi pada tingkat perencanaan, dan pelaksanaan.

"Tujuhpuluh persen petani di Indonesia tergolong petani miskin," katanya. (WDY)