"Kami berikan pembiayaan berupa kredit modal kerja konstruksi kepada kontraktor yang membangun perumahan," kata Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Bali I Gusti Ngurah Agustana D Mendala ketika meninjau proyek FLPP di Labuapi, Lombok Barat, NTB, Senin.
Menurut Agustana, sektor properti masih berpeluang untuk tumbuh di NTB dan mendapatkan pembiayaan dari perbankan meskipun di beberapa daerah di Indonesia seperti di Bali, sektor itu dinilai mengalami kelesuan.
"Pasar perumahan di NTB masih terbuka dan harga tanah juga relatif terjangkau," imbuhnya.
Dengan peluang itu, maka bank dengan mayoritas pemegang saham dari pemerintah daerah di Bali itu optimistis sektor properti yang dibiayai, masih laku terjual.
Buktinya, lanjut dia, seribu unit pembangunan rumah bersubsidi yang dibangun di daerah Gunung Sari sebanyak 568 unit dan Labuapi sebanyak 432 unit, keduanya berlokasi di Kabupaten Lombok Barat sudah ludes terjual.
Agustana tidak membeberkan detail besar dana yang sudah dikucurkan untuk pembiayaan proyek perumahan murah di Pulau Lombok tersebut karena menyangkut kebijakan bank namun pihaknya mengucurkan sekitar 80 persen dari total nilai proyek.
Sedangkan sisanya dikucurkan oleh PT Lombok Royal Property (LRP), pengembang yang diajak bekerja sama BPD Bali sebesar 20 persen.
"Mereka (pengembang) harus ada modal sendiri, untuk ketentuan minimum proyek baru mereka harus menyiapkan 20 persen," ucap Agustana.
Pihaknya juga memilih pengembang secara ketat untuk mengantisipasi kelesuan di sektor tersebut sejak BPD Bali buka cabang pertama di Mataram pada tahun 2015.
Sementara itu Direktur Utama LRP Izzat Husein mengatakan tahap pertama 1.000 unit perumahan FLPP itu dijadwalkan rampung pada akhir September 2017 dan rumah seluas sekitar 70 meter persegi tersebut siap diserahterimakan kepada pembeli.
Rencananya pembangunan rumah subsidi skema FLPP tahap kedua sebanyak 1.000 unit akan dibangun pada Oktober 2017 yang berada di daerah Lombok Barat. (Dwa)
