Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah perlu mengoptimalkan kecanggihan
teknologi sebagai solusi meningkatkan produktivitas komoditas garam yang
telah menunjukkan indikasi penurunan meski tambak lahan garam
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
"Ada situasi dan kondisi buruk dari pergaraman Indonesia yang perlu
segera diperbaiki, yaitu intervensi teknologi berbiaya murah untuk
produksi dan pengolahan garam," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat
untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati Romica, di Jakarta,
Sabtu.
Menurut Susan, rencana pemerintah yang akan mengimpor garam konsumsi tidak menyelesaikan masalah atas krisis garam saat ini.
Ia berpendapat langkah impor tersebut sebagai kebijakan instan
padahal panen garam lokal diperkirakan bakal dimulai Juli 2017.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap ada modifikasi
atau pemanfaatan teknologi pengelolaan garam untuk menghasilkan kualitas
lebih baik sekaligus mengantisipasi kelangkaan komoditas tersebut
akibat kondisi cuaca.
"Kami harap pemerintah pusat bisa mencarikan solusi dengan
pemanfaatan teknologi terhadap pengelolaannya," ujarnya kepada wartawan
di Surabaya, Kamis (27/7).
Menurut dia, pemanfaatan teknologi saat Dahlan Iskan menjabat
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mulai mengarah, namun
seiring pergantian menteri maka upayanya pun berbeda.
Sementara itu, Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan
Perikanan memberikan bantuan teknologi geomembran kepada petambak garam
di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada musim produksi garam tahun 2017.
"Ada 15 hektare lahan tambak garam di Kecamatan Pademawu yang
mendapatkan bantuan teknologi geomembran saat ini," kata Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan Nurul Widiastutik kepada
Antara per telepon, Jumat (28/7). (WDY)
Pemerintah Perlu Mengoptimalkan Teknologi sebagai Solusi Produktivitas Garam
Sabtu, 29 Juli 2017 20:35 WIB