Mangupura (Antara Bali) - DPRD Badung dari Fraksi Gerindra mengusulkan sejumlah program strategis untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, karena plafon APBD Badung Tahun 2018 dirancang mencapai Rp5,6 triliun lebih.
"Kami mengapresiasi langkah cepat Pemkab Badung yang terus menggalakkan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun ada sejumlah usulan dari kami," ujar juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Badung I Made Wijaya dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi di Mangupura, Kamis.
Usulan pertama, lanjut dia, Pemkab Badung diharapkan menambah gedung sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di daerah setempat, agar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 lebih optimal.
"Karena berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. Ke depannya pemerintah diharapkan dapat menambah ruang kelas baru atau menambah pembangunan gedung SMP Negeri di beberapa kecamatan yang membutuhkan," ujarnya.
Usulan kedua, untuk tata pengelolaan keuangan daerah, pemerintah diharapkan tetap mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).
"Dalam tata kelola keuangan daerah diharapkan pemerintah menyajikan dan melaksanakan mata anggaran pada setiap bidangnya, sekto dan program dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap program-program kegiatan dapat terlaksana efektif, efisien dan terukur," ujarnya.
Usulan selanjutnya, Fraksi yang dipimpin I Kadek Sudarmaja, SE, MM dengan sekretaris I Nyoman Sentana, mendorong pemerintah meneruskan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan dan program-program strategis pemerintah dengan tetap mengacu pada kepentingan rakyat.
"Pemerintah diharapkan merealisasikan sepenuhnya visi dan misinya sesuai implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB)," katanya.
Di bidang pendapatan daerah, pihaknya mendorong pemerintah terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih variatif, intensifikasi dan ekstensifikasi dan tidak semata-mata dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Terkait adanya tunggakan PHR di Kabupaten Badung cukup tinggi, pihaknya mengharapkan pemerintah mencari terobosan dan membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar penunggak pajak dapat termotivasi melaksanakan kewajibannya.
"Dengan demikian, pemerintah tidak terbebani dengan tunggakan pajak yang tidak pernah terselesaikan," katanya.
Ia juga mengharapkan perangkat daerah bergerak simultan dan melakukan langkah-langkah inovasi dalam rangka mewujudkan peningkatan PAD ini.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti penyerapan anggaran yang belum maksimal, baik pada bidang, sektor, dan kegiatan.
"Berkenaan dengan laporan nota keuangan Tahun 2017 yang melaporkan tentang kinerja program dikaitkan dengan penyerapan anggaran yang sedang berjalan saat ini menunjukkan realisasi dan penyerapan anggaran belum maksimal," ujarnya.
Oleh karena itu, Wijaya mendorong pemerintah untuk dapat memacu penyerapan anggaran, mengingat sisa waktu pelaksanaan anggaran Tahun 2017 yang tinggal lima bulan. (WDY)
