Semarang (Antara Bali) - Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau Communication and Information System Security Research Centre (CISSReC) berharap situs pemerintah lebih aman sejak keberadaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikas (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan hal itu melalui surat elektroniknya kepada Antara di Semarang, Minggu malam, ketika merespons pembentukan BSSN.
Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) itu, menegaskan bahwa BSSN harus sudah berjalan 4 bulan ke depan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
"Kita apresiasi pembentukan BSSN. Selain karena serangan ransomware Wannacry, saya yakin pemerintah berhitung dengan tren hacktivist saat ini," katanya.
Pratama menjelaskan bahwa BSSN memang akan menjadi tumpuan utama pemerintah dalam menanggulangi serangan siber di Tanah Air yang terus meningkat.
BSSN sendiri fokus pada identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber, seperti disebut dalam perpres.(WDY)
