Komisi III DPRD Kunker Pelabuhan Tanah Ampo

Denpasar (Antara Bali) - Anggota Komisi III DPRD Bali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pelabuhan Kapal Pesiar Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem, guna memantau kelanjutan pelabuhan tersebut yang sampai saat ini belum bisa beroperasi.

Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba, saat dikonfirmasi, Jumat, mengatakan anggota Dewan ingin memastikan kendala yang terjadi di Pelabuhan Kapal Pesiar Tanah Ampo, Karangasem, karena sampai saat ini tak beroperasi.

"Kami memantau ke lokasi agar tahu permasalahan yang sangat mendasar, sehingga pelabuhan yang sudah dibiayai ratusan miliar rupiah, baik dari APBD maupun APBN tidak bisa beroperasi sesuai dengan perencanaan awal," katanya.

Ia mengatakan pembangunan kapal pesiar tersebut sekitar tahun 2006, Namun sampai ini tidak bisa disandari kapal pesiar ukuran besar.

"Permasalahan pada panjang darmaga tidak sesuai, sehingga kapal yang masuk tidak bisa bersandar karena melebihi panjang dermaga. Yang bisa bersandar hanya kapal berukuran di bawah 150 meter, selain itu ombak sangat besar dan kedalaman juga mempengaruhi untuk kapal bersandar di dermaga tersebut," ujarnya.

Warga masyarakat berharap Pelabuhan Tanah Ampo segera dibuka menyusul fakta sejak pembangunannya hingga kini belum juga beroperasi.

Menurut politikus Partai Demokrat, bahwa pembangunan dermaga Tanah Ampo memang digunakan untuk mengimbangi Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar yang difungsikan untuk kapal lebih kecil. Dermaga Tanah Ampo sendiri diproyeksikan bakal menjadi dermaga kapal pesiar terindah di Bali.

Mengatasi hal itu, kata Tamba, langkah sementara yang diambil adalah dengan membangun "break water" (penahan gelombang) yang sudah dianggarkan senilai Rp50 miliar pada APBN. Ini bertujuan agar kapal pesiar bisa menurunkan jangkar di laut dan penumpangnya bisa di angkut menggunakan sekoci ke pelabuhan.

Menurut padangan anggota Komisi III DPRD Bali menilai kebijakan ini kurang tepat karena tujuan awal pembangunan dermaga yang justru tidak tercapai.

"Kami akan mengundang konsultan, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan seluruh pihak yang terkait untuk duduk bersama membahas Pelabuhan Tanah ampo ini di Kantor DPRD Bali," katanya. (WDY)