Denpasar (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan mendorong bank umum dan bank perkreditan rakyat di Bali bekerjasama dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR), agar kedua lembaga keuangan itu dapat mempertahankan debitur masing-masing.
"Kami sudah membuka jalan supaya nasabah tidak diambil alih bank lain silakan kerja sama dimanfaatkan," kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi, di Denpasar, Minggu.
Menurut Zulmi, kerja sama "linkage" yang mulai dilakukan sejak 2016 itu merupakan metode yang dapat digunakan antara bank umum penyalur KUR dengan BPR, dana kredit dicairkan dari bank umum tetapi nasabah tetap nasabah BPR.
Keuntungan dari KUR linkage itu nantinya dibagi antara bank umum penyalur KUR dengan BPR.
Zulmi mengakui kerja sama itu dilalui sesuai dengan persyaratan, sebelum bank umum penyalur KUR mengalokasikan dananya untuk disalurkan BPR dengan suku bunga KUR sembilan persen.
Persyaratan itu seperti adanya tata kelola yang baik dari BPR, profesional, hati-hati dan tingkat kredit bermasalah atau "non performing loan" (NPL) yang minimal.
Salah satu bank umum penyalur KUR yang sudah menjalin kerja sama dengan BPR yakni BNI Wilayah Denpasar (Bali, NTB, dan NTT).
Pemimpin BNI Wilayah Denpasar Anak Agung Gede Agung Dharmawan menjelaskan bahwa saat ini di Bali pihaknya menjalin kerja sama dengan 60 BPR untuk menyalurkan KUR.
Dalam kerja sama itu, pihak selektif dan ada evaluasi yang dilakukan sebelum diadakan kerja sama dengan BPR salah satunya memperhatikan tingkat kredit bermasalah di BPR.
"NPL harus di bawah dua persen," katanya lagi.
Tahun 2016, BNI menyalurkan Rp636 miliar KUR dari target Rp600 miliar dan tahun 2017 pihaknya menargetkan realisasi KUR sebesar Rp750 miliar.
Realisasi KUR akan lebih difokuskan ke sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif. (WDY)
