Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengharapkan pengurus Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dapat memberikan kontribusi positif mendukung kinerja industri pelabuhan dan pelayaran dalam sistem logistik untuk skala nasional maupun ASEAN.
"Perekonomian di kawasan Asia Tenggara semakin kompetitif dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Begitu pula Bali yang menjadi pintu gerbang pariwisata Indonesia, menjadi market point bagi berbagai produk barang ekspor maupun impor merupakan peluang bagi pelaku usaha di bidang logistik yang harus dimanfaatan sebaik-baiknya," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta pada pelantikan pengurus DPW ALFI periode 2016-2021, di Denpasar, Sabtu.
Menurut dia, hal tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali. Jika terus meningkat tentunya devisa yang dihasilkan akan terus naik.
"Oleh karena itu, kami mengimbau agar ada pengelolaan yang baik dari segi manajemen administrasi, tata kelola keuangan maupun perbaikan sumber daya manusia," ucapnya.
Terkait manajemen, Sudikerta mengharapkan anggota ALFI dalam mengurus dokumen-dokumen barang ekspor maupun impor menghindari praktik-praktik pungli agar tercipta tata kelola manajemen yang bersih dan bebas dari korupsi.
Jika masih terdapat praktik-praktik pungli, pihaknya tidak segan-segan menurunkan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang bisa menimbulkan implikasi hukum bagi para pelakunya.
"Pungli itu terjadi karena ada tawar-menawar, ada yang memberikan, ada yang meminta. Kalau tidak ingin ada pungli, mari kita tingkatkan kesadaran untuk tidak memberikan pungutan di luar kewajiban yang harus kita bayarkan. Jangan sampai memberikan sogokan karena ingin mempercepat pengurusan dokumen," ucapnya.
Dia juga menambahkan bahwa Pemprov Bali siap mendukung pembangunan infrastruktur guna memperlancar usaha kemaritiman.
Sementara itu, Ketua Umum ALFI Pusat, Yukki Nugrahawan Hanafi pun menyatakan hal yang sama bahwa usaha logistik saat ini sedang menjadi tren yang harus dimanfaatkan oleh para pengusaha lokal.
Terkait kendala yang sering dialami, terutama lamanya waktu pengurusan dokumen mencapai empat hari, yang diharapkan dapat dipersingkat lagi.
Yukki menambahkan, mahalnya biaya pengurusan logistik bukan karena tarif yang sengaja dibuat tinggi, namun ditentukan jenis barang yang dikirim serta pemanfaatan sarana transportasi barang tersebut.
"Dalam usaha meningkatkan SDM para pelaku usaha logistik, saat ini sudah didirikan ALFI Institut guna mendidik SDM dengan profesiona serta memiliki sertifikasi profesi," ucapnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Bali, Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra mengatakan dokumen ekspor yang diurus saat ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Walaupun sebagian terdapat perusahaan yang nilai ekspornya kecil, namun dilakukan secara berkesinambungan.
Dia berharap usaha logistik dan forwarder mendapat dukungan dari pemerintah khususnya di Bali. Salah satu dukungan yang diharapkan yakni pembangunan pelabuhan yang representatif terhadap perkembangan usaha tersebut, karena saat ini belum memiliki pelabuhan yang memadai.
Dalam pelantikan tersebut I Gusti Nyoman Rai ditetapkan sebagai Ketua Umum ALFI wilayah Bali. (WDY)
