Bupati Badung Harapkan Desa Jalankan Program PPPA

Mangupura (Antara Bali) - Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta mengharapkan setiap desa/kelurahan di daerah itu berpartisipasi menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) maupun pemenuhan hak-hak anak.

"Hal ini saya harapkan karena Pemkab Badung berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Mentor, sebagai penghargaan tertinggi dalam bidang PPPA dan pemenuhan hak-hak anak," ujar Giri Prasta di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, apabila setiap desa/kelurahan mampu menjalankan program ini maka akan menjadi percontohan (role model) tingkat nasional. "Untuk itu kami mengajak segenap stakeholders ikut berpartisipasi dalam responsif gender dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan hak anak," katanya.

Giri Prasta mengharapkan, ke depan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Badung lebih disempurna serta bersinergi dengan kesetiakawanan sosial.

"Kami meminta kantor desa/kelurahan di Badung memiliki ruang bermain anak dan di setiap kecamatan ada kawasan taman bermain anak," katanya.

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Badung Ida Ayu Yutri Indahgustari mengatakan, kesetaraan pria dan wanita untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, perdagangan orang dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan.

"Hal ini juga dilakukan Pemkab Badung terus berupaya meningkatkan peran dan partisipasi perempuan untuk ikut menentukan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan publik," katanya.

Ia mengharapkan, peran perempuan Indonesia dalam setiap aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain itu, Peringatan Hari Ibu ke-88 dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Kabupaten Badung juga diisi seminar dengan materi program nasional Kementerian PPPA dan peran pola asuh anak dalam rumah tangga untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Kemudian, adanya pameran dari kelompok usaha kecil perempuan di enam kecamatan, pembinaan desa/kelurahan layak anak. (WDY)