Denpasar (Antaranews Bali) - Pemerintah Provinsi Bali optimistis mampu mempertahankan dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017.
"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali berkomitmen penuh untuk taat pada aturan dan menunaikan kewajiban menyampaikan laporan keuangan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam acara Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, kewajiban untuk menyusun laporan keuangan bukan semata bertujuan memenuhi kewajiban konstitusi. Lebih dari itu, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
"Melalui penyusunan laporan keuangan yang baik dan memenuhi amanat UU, rakyat akan yakin dan percaya kalau uang yang mereka setor dalam bentuk pajak dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah," ucapnya.
Dewa Indra mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya dan seluruh-lurusnya.
Dia berkeyakinan, pemerintah kabupaten/kota juga punya komitmen untuk mengelola keuangan daerah dengan baik agar bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah masing-masing.
Pihaknya optimistis opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diterima pemprov setempat dalam beberapa tahun berturut-turut dapat dipertahankan.
Kepala BPK RI Perwakilan RI Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali untuk menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2017.
Selanjutnya, BPK RI Perwakilan Bali akan melaksanakan audit dalam kurun waktu 30 hari. "Pada bulan Juni, hasil audit akan kami serahkan kepada lembaga legislatif untuk dijadikan pertimbangan dalam penilaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Lebih dari itu, hasil audit dapat dijadikan bahan evalusi oleh lembaga eksekutif," ucapnya.
Selain itu, Yuliandra menyinggung pemberian opini dalam proses audit sebagai penilaian terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan yang disampaikan entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK.
Acara penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dihadiri bupati/wali kota se-Bali atau yang mewakili dan pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali berkomitmen penuh untuk taat pada aturan dan menunaikan kewajiban menyampaikan laporan keuangan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam acara Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, kewajiban untuk menyusun laporan keuangan bukan semata bertujuan memenuhi kewajiban konstitusi. Lebih dari itu, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
"Melalui penyusunan laporan keuangan yang baik dan memenuhi amanat UU, rakyat akan yakin dan percaya kalau uang yang mereka setor dalam bentuk pajak dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah," ucapnya.
Dewa Indra mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya dan seluruh-lurusnya.
Dia berkeyakinan, pemerintah kabupaten/kota juga punya komitmen untuk mengelola keuangan daerah dengan baik agar bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah masing-masing.
Pihaknya optimistis opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diterima pemprov setempat dalam beberapa tahun berturut-turut dapat dipertahankan.
Kepala BPK RI Perwakilan RI Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali untuk menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2017.
Selanjutnya, BPK RI Perwakilan Bali akan melaksanakan audit dalam kurun waktu 30 hari. "Pada bulan Juni, hasil audit akan kami serahkan kepada lembaga legislatif untuk dijadikan pertimbangan dalam penilaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Lebih dari itu, hasil audit dapat dijadikan bahan evalusi oleh lembaga eksekutif," ucapnya.
Selain itu, Yuliandra menyinggung pemberian opini dalam proses audit sebagai penilaian terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan yang disampaikan entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK.
Acara penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dihadiri bupati/wali kota se-Bali atau yang mewakili dan pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018