Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengharapkan dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp537,25 miliar lebih, untuk tahap pertama dapat dicairkan mulai Maret 2017.
"Mudah-mudahan Maret ini sudah bisa cair karena sekarang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sedang disusun dan memakai Sistem Keuangan Desa (Siskudes)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Selasa.
Dia mengemukakan, syarat untuk pencairan dana desa selain harus ada peraturan bupati untuk pengalokasian itu, juga harus dilengkapi dengan APBDes dan rencana kerja pemerintah (RKP) desa. Nanti dari masing-masing kabupaten yang mengajukan ke Menteri Keuangan.
Menurut dia, untuk tahun ini dengan memakai aplikasi Siskudes, juga memberikan jaminan transparansi terkait penggunaaan dana desa. Masih sama seperti tahun sebelumnya, dana desa dicairkan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebesar 60 persen dan tahap kedua 40 persen.
"Dalam Siskudes itu mencakup perencanaan anggaran, penatausahaan, evaluasi dan pelaporan. Dengan memakai sistem yang baru ini, maka keinginan-keinginan di luar sistem tidak akan bisa masuk, seperti misalnya jika ada kepala desa yang tiba-tiba menginginkan untuk membeli mobil operasional, tentu tidak akan bisa," ucapnya.
Berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, tambah Lihadnyana, yang memakai sistem manual sehingga membuka peluang adanya perubahan peruntukan di tengah jalan.
"Dengan memakai Siskudes, maka yang boleh masuk adalah rencana kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri," katanya.
Lihadnyana menambahkan, dengan dana desa yang didapatkan setiap desa semakin besar, diharapkan dapat diarahkan untuk kegiatan-kegiatan produktif sehingga desa dapat semakin cepat maju.
"Di samping itu, sekaligus untuk mengurangi kemiskinan, melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa," ujarnya.
Apalagi, kata dia, data kemiskinan yang disampaikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga masih ada yang bias ketika dilakukan verifikasi ke lapangan.
"Dari 217 sampel yang kami verifikasi, ada orang yang rumahnya sudah bagus, sudah punya mobil, ternyata masuk rumah tangga sasaran (RTS), namun ada juga yang memang sudah sesuai," ucap Lihadnyana. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Mudah-mudahan Maret ini sudah bisa cair karena sekarang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sedang disusun dan memakai Sistem Keuangan Desa (Siskudes)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Selasa.
Dia mengemukakan, syarat untuk pencairan dana desa selain harus ada peraturan bupati untuk pengalokasian itu, juga harus dilengkapi dengan APBDes dan rencana kerja pemerintah (RKP) desa. Nanti dari masing-masing kabupaten yang mengajukan ke Menteri Keuangan.
Menurut dia, untuk tahun ini dengan memakai aplikasi Siskudes, juga memberikan jaminan transparansi terkait penggunaaan dana desa. Masih sama seperti tahun sebelumnya, dana desa dicairkan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebesar 60 persen dan tahap kedua 40 persen.
"Dalam Siskudes itu mencakup perencanaan anggaran, penatausahaan, evaluasi dan pelaporan. Dengan memakai sistem yang baru ini, maka keinginan-keinginan di luar sistem tidak akan bisa masuk, seperti misalnya jika ada kepala desa yang tiba-tiba menginginkan untuk membeli mobil operasional, tentu tidak akan bisa," ucapnya.
Berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, tambah Lihadnyana, yang memakai sistem manual sehingga membuka peluang adanya perubahan peruntukan di tengah jalan.
"Dengan memakai Siskudes, maka yang boleh masuk adalah rencana kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri," katanya.
Lihadnyana menambahkan, dengan dana desa yang didapatkan setiap desa semakin besar, diharapkan dapat diarahkan untuk kegiatan-kegiatan produktif sehingga desa dapat semakin cepat maju.
"Di samping itu, sekaligus untuk mengurangi kemiskinan, melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa," ujarnya.
Apalagi, kata dia, data kemiskinan yang disampaikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga masih ada yang bias ketika dilakukan verifikasi ke lapangan.
"Dari 217 sampel yang kami verifikasi, ada orang yang rumahnya sudah bagus, sudah punya mobil, ternyata masuk rumah tangga sasaran (RTS), namun ada juga yang memang sudah sesuai," ucap Lihadnyana. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017