Jakarta (Antara Bali) - Anggota Komisi I DPR Ahmad Zaenuddin
menginginkan pemerintah memperkuat diplomasi di tingkat internasional
terkait membahas sektor tenaga kerja Indonesia dengan negara-negara
tujuan utama penerima para TKI tersebut.
"Antarkementerian harus berkoordinasi, termasuk bagaimana
Kementerian Luar Negeri harus membangun diplomasi yang kuat untuk
memberikan posisi yang jelas," kata Ahmad Zaenuddin dalam rilis, Minggu.
Menurut Ahmad, permasalahan terkait perlindungan TKI cukup komplek sehingga tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja.
Dalam hal ini, ujar dia, pemerintah daerah bersama kementerian
terkait hingga pemerintah pusat harus membangun komunikasi yang kuat.
Politisi PKS itu mengemukakan, penguatan diplomasi bisa dicapai
dengan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang belum
memiliki aturan perundang-undangan yang jelas terhadap TKI.
Sebelumnya, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia
(LP3I) menyatakan adanya keperluan mendesak untuk membenahi sumber daya
pendidikan yang ada di Republik Indonesia karena harus selaras dengan
kebutuhan industri nasional.
"Lemahnya kompetensi tenaga kerja Indonesia merupakan persoalan
serius yang mendesak dan perlu dibenahi. Salah satu solusinya adalah
melalui akselerasi penerapan sertifikasi ketenagakerjaan," kata pendiri
LP3I Syahrial Yusuf dalam rilis di Jakarta, Senin (17/10).
Menurut Syahrial, sertifikasi dan uji kompetensi ini dapat
menjadikan pekerja lebih fokus dan memiliki bukti keahlian tertentu,
terutama dalam era global seperti sekarang ini.
Syahrial meminta pemerintah untuk serius membenahi kondisi tenaga
kerja Indonesia, dan jangan sampai negeri ini menghasilkan banyak
produksi pengangguran terdidik.
"Kami khawatir bahwa kampus hanya akan memproduksi pengangguran
intelektual. Untuk menuntaskan masalah ini, kami menerapkan sistem
pendidikan yang nantinya bisa langsung diterapkan oleh mahasiswa jika
sudah tamat," katanya.
Syahrial cukup kaget bila peringkat daya saing global Indonesia pada
tahun 2016 anjlok 4 level menjadi peringkat 41 ketimbang tahun
sebelumnya yang mencapai peringkat ke-37 dan ironisnya lagi skornya
sebesar 4.52 pun masih tak beranjak. (WDY)
Anggota DPR : Perkuat Diplomasi Terkait Sektor TKI
Senin, 12 Desember 2016 9:25 WIB