Wapres: GNB Harus Hadapi Tantangan Abad ke-21

Jakarta (Antara Bali) - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok mengatakan bahwa negara-negara GNB harus mampu dan siap menghadapi berbagai tantangan pada abad ke-21.

"Saya perlu tegaskan bahwa terdapat kebutuhan mendesak bagi Gerakan Non-Blok (GNB) untuk melakukan reformasi internal. Reformasi dibutuhkan agar GNB siap dalam menghadapi tantangan abad ke-21," kata Wapres Jusuf Kalla, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Wapres RI, tantangan utama GNB saat ini bukan lagi perang dingin, namun ketidakmerataan dan kesenjangan pembangunan antarnegara GNB, serta konflik internal dan konflik antar anggota GNB.

Untuk menghadapi tantangan di abad ke-21, Wapres JK menilai anggota GNB perlu menegakkan kembali prinsip dan nilai-nilai dasar GNB. Dia juga berpendapat bahwa prinsip dan nilai-nilai GNB perlu memperhatikan realitas yang ada saat ini.

"Prinsip dan nilai-nilai dasar GNB masih sangat relevan, dan jika diterapkan secara benar akan memberikan keberhasilan bagi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21 dan mencapai visinya," ujar dia.

Wapres JK lebih lanjut menyampaikan bahwa ke depan GNB perlu memfokuskan kerja samanya dalam beberapa aspek.

Pertama, Wapres RI menekankan bahwa kerja sama multilateralisme harus tetap menjadi fokus GNB. Untuk itu, peningkatan kontribusi GNB di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya dalam mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai, harus ditingkatkan.

Terkait hal itu, Wapres JK menyampaikan rencana Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Kedua, menurut Wapres JK, GNB harus memperkuat budaya perdamaian global (global culture of peace), terutama melalui dialog antarperadaban.

Ketiga, lanjut dia, negara anggota GNB juga harus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokrasi yang dapat berpengaruh terhadap upaya meminimalkan potensi terorisme, radikalisme dan ekstremisme.

Keempat, Wapres RI mendorong GNB untuk meningkatkan kerja sama pembangunan, khususnya melalui kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation). Hal itu dinilai penting dalam pencapaian Agenda Pembangunan 2030.

Pada kesempatan itu, selain menyampaikan area kerja sama yang harus difokuskan oleh GNB, Wapres JK menekankan bahwa dengan 120 negara anggota, mewakili 60 persen dari anggota PBB, GNB memiliki daya tawar yang tinggi.

"Hal ini seharusnya memberikan keberhasilan kepada GNB dalam mencapai visinya dan berkontribusi dalam upaya komunitas internasional mengatasi tantangan global," ucap dia.

Selanjutnya, Wapres JK dalam pidatonya juga menegaskan bahwa GNB masih memiliki hutang kepada warga Palestina, yaitu mendukung kemerdekaan negara tersebut.

Terkait hal itu, Wapres RI kembali menyerukan kepada anggota GNB untuk memberikan dukungan penuh kepada kemerdekaan Palestina, termasuk melalui proses perdamaian Israel-Palestina dalam mewujudkan solusi dua negara (two-state solution).

Rangkaian KTT GNB ke-17 yang berlangsung pada 13-18 September 2016 di Pulau Margarita, Venezuala mengangkat tema "Peace, Sovereignty and Solidarity for Development" (Perdamaian, Kedaulatan, dan Solidaritas Pembangunan).

Pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintahan (KTT) berlangsung pada 17-18 September 2016 dan dihadiri sejumlah kepala negara dan pemerintahan negara anggota. (WDY)