Denpasar (Antara Bali) - Ketua Pusat Penelitian (Puslit) Subak Universitas Udayana, Prof. Dr. Wayan Windia mengapresiasi kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang menanggung sepenuhnya premi asuransi pertanian.
"Terobosan seperti itu perlu diikuti oleh Pemprov Bali, tujuh Pemkab dan satu kota di daerah ini, karena petani adalah merupakan kerak kemiskinan," kata Prof Windia di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan petani padi yang bekerja untuk lahan seluas satu hektare sawah, pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan seorang pengemis jalanan. Pendapatan petani juga merupakan sumber dari timpangnya pendapatan di Bali.
Windia juga berharap agar Pemkab Badung membebaskan petani sawah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), karena PBB adalah momok bagi petani, karena dasar dari pajak PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP).
Sekitar 35 persen petani yang menjual sawahnya karena alasan pajak PBB. Oleh sebab itu perlu perhatian pemerintah dan semua pihak untuk membantu petani sesuai konsep Pembangunan Semesta Berancana (PSB) yang kini sedang gencar dilaksanakan sebagai landasan pembangunan di Kabupaten Badung.
Windia menjelaskan, selama ini sangat sering terjadi, bahwa kaum tani tidak memiliki uang kontan pada saat harus membayar pajak PBB. Karena uang tunai dari hasil penjualan gabah, telah digunakan untuk konsumsi, pendidikan, kesehatan dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya.
Untuk itu petani sering harus meminjam dulu uang tunai untuk membayar pajak PBB. Tentu saja harus membayar bunga yang tinggi, karena meminjam pada kaum "lintah darat".
Hal itulah yang menyebabkan petani semakin miskin dan semakin terjepit dari himpitan ekonomi. Sementara itu, mereka memegang peran penting untuk memelihara kebudayaan Bali, memberikan oksigen kepada umat manusia, dan menampung air yang berlebih, agar warga kota tidak kebanjiran.
Windia menambahkan bahwa meskipun Kabupaten Badung tidak memiliki subak yang diakui sebagai warisan budaya dunia, namun harus ada subak yang abadi di kawasan Kabupaten Badung.
Ia menilai di Kabupaten Tabanan alih fungsi sawah sangat deras, bahkan alih fungsi lahan telah terjadi di kawasan Subak Jatiluwih yang menjadi warisan budaya dunia.
Tampaknya Pemkab Tabanan tidak memiliki komitmen untuk melestarikan subak di sana, kKhususnya di kawasan subak yang menjadi warisan budaya dunia.
Oleh sebab itu Kabupaten Badung hendaknya dapat mengambil alih peran untuk melestarikan subak, karena Badung memiliki kemampuan finansial untuk itu. Mumpung sekarang Bupati Badung memiliki kimitmen yang baik terhadap subak.
Windia mengharapkan agar pendapatan dari sektor pariwisata yang diraih Kabupaten Badung juga diarahkan secara optimal untuk sektor pertanian dan subak.
Subak lestari
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta ketika mengadakan rapat pleno dengan pekaseh dan kelian subak abian di daerah tersebut menekankan upaya optimal menangani sektor pertanian dan subak lestari sebagai daya tarik wisata dan meningkatkan kesejahteraan kelompok tani di daerah itu.
Upaya itu dilakukan untuk membangun sektor pertanian secara berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian kontemporer.
Upaya optimalisasi sektor pertanian dengan produksi baik (kontemporer) ini juga perlu bersinergi dengan sektor pariwisata, ujar Giri Prasta.
Ia juga bertekad membangun pertanian mulai dari hulu hingga hilir menuju ketahanan pangan berkelanjutan. Selain itu adanya subak lestari sebagai upaya mempertahankan budaya pertanian.
"Subak lestari itu harus kembali ke pola pertanian tradisional, mulai bercocok tanam tradisional dimana menggarap/membajak sawah dengan sapi," ujarnya.
Dengan adanya subak lestari ini akan menjadi salah satu atraksi wisata yang diperkenalkan kepada wisatawan. (WDY)
Puslit Subak Apresiasi Kebijakan Bupati Badung
Sabtu, 9 Juli 2016 13:43 WIB