Pengamat: "Tax Amnesty" Untuk Bangun Reformasi Perpajakan

Jakarta (Antara Bali) - Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menyatakan bahwa kebijakan "tax amnesty" atau pengampunan pajak harus menjadi kerangka kepentingan nasional yang lebih besar, yaitu membangun reformasi perpajakan.

"Harus ada kerangka kepentingan nasional yang lebih besar untuk membangun reformasi perpajakan dan membangun sistem Undang-Undang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum," kata Ari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Menurut Ari, pihaknya tidak pro maupun kontra, sejauh Presiden Joko Widodo dapat melaksanakan dan menjamin terkait kebijakan "tax amnesty" tersebut.

"Karena apakah presiden bisa menerapkan sistem "blusukan" dalam pelaksanaan "tax amnesty" nantinya, ketika pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan tol presiden bisa melakukan "blusukan" untuk memastikan apakah prosesnya berjalan sesuai dengan arahan dan pentahapan," tuturnya.

Ia juga mengajak semua pihak bersama-sama mengkritisi bahwa kebijakan "tax amnesty" diharapkan bukan menjadi ajang pemutihan pajak dan juga bukan membuka potensi terhadap skandal keuangan.

"Karena kami berharap ke depan pembangunan masih bisa berjalan dan kita masih tetap mencintai demokrasi yang sudah dibangun susah payah yang bertujuan mensejahterkan rakyat," ucap Ari.

Pemerintah memperkirakan wajib pajak yang mendaftar kebijakan pengampunan pajak akan mendeklarasikan asetnya di luar negeri hingga Rp4.000 triliun, dengan kemungkinan dana repatriasi yang masuk mencapai kisaran Rp1.000 triliun dan uang tebusan untuk penerimaan pajak Rp160 triliun.

Menurut rencana, kebijakan pengampunan pajak akan dilaksanakan pada 1 Juli 2016, seusai pembahasan RUU Pengampunan Pajak, yang saat ini berada dalam tahapan rapat panitia kerja (Panja) pemerintah dengan DPR RI.  

Selain itu, pemerintah menempatkan tarif uang tebusan dalam "tax amnesty" menjadi dua tahap dikarenakan perkiraan jangka waktu hanya dari Juli hingga akhir Desember 2016.

Untuk tiga bulan pertama tarif 2 persen untuk repatriasi dan 4 persen untuk deklarasi sedangkan tiga bulan berikutnya tarif 3 persen untuk repatriasi dan 6 persen untuk deklarasi. (WDY)