Jakarta (Antara Bali) - Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait membahas rencana rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kita melihat dengan perkembangan teknologi .Maka dari itu merampingkan organisasi itu suatu kebutuhan," kata Wapres usai rapat bersama para menteri di kantor Wapres di Jakarta, Selasa.
Hadir dalam rapat tersebut Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Menurut Wapres, saat ini jumlah organisasi dan pegawai sudah "gemuk". Ditargetkan dalam delapan tahun ke depan akan ditata lebih baik.
"Kita tidak mau merombak tiba-tiba, butuh persiapan teknologi, persiapan pelatihan, butuh waktu," ujar Wapres.
Rasionalisasi akan dimulai secara bertahap, semua pegawai harus dilatih dulu, diberi pelatihan, semua harus punya sertifikat, perbaikan sistem penggajian sehingga jangan lagi seperti sekarang.
"Ada daerah yang biaya pegawainya 80 persen daripada APBD, makanya pembangunan tidak bisa jalan, akhirnya biaya pelayanan publik secara presentase menurun walaupun jumlahnya tentu tidak berapa banyak, sehingga harus dibikin roadmapnya. Kita minta delapan tahun roadmapnya," tambah Wapres Kalla.
Dia mengatakan, reformasi birokrasi artinya bagaimana membentuk birokrasi itu agar efektif, mempunyai kualitas dan mencapai hasil yang baik.
MenpanRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah berencana memangkas satu juta PNS.
Saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,5 juta orang, idealnya menurut dia, adalah 1,3 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 3,5 juta. (WDY)
