Singaraja (Antara Bali) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan agar semua pihak mengedepankan azas keadilan dengan mengikuti seluruh peraturan yang ada pada pelaksanaan pilkada Buleleng 2017.
"Kami juga berharap pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada," kata Nasrullah, salah satu pimpinan Bawaslu RI saat menghadiri Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Gedung Wanita Laksmi Graha, Kota Singaraja, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya juga memberikan peringatan untuk tidak coba-coba melakukan mobilisasi aparatur sipil. "Kami berharap semua pihak mengedepankan azas keadilan untuk membangun peta kompetsisi yang sehat. Bawaslu akan konsentrasi secara khusus di daerah ini (Buleleng), peta kompetisi yang terbangun diharapkan secara sehat. Saya juga tidak ingin dengar ada mobilisasi guru-guru dan yang lainnya," tegasnya.
Dikatakan Nasrullah, Buleleng yang berlokasi di wilayah Utara Pulau Dewata merupakan satu-satunya kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada di Bali pada 2017.
Kondisi itu, katanya tidak serta merta Bawaslu akan mengabaikan terselenggaranya pesta demokrasi tersebut. Justru pilkada Buleleng akan dijadikan contoh proses pengawasan pemilu yang berbasis teknologi.
"Pengawasan mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) sudah saatnya Bawaslu mempersembahkan audio visual dalam bentuk rekaman proses pemungutan dan penghitungan suara sehingga masyarakat dan dunia internasional bisa mengakses langsung perolehan suara," jelasnya.
Lebih lanjut, Nasrullah berharap tidak akan ditemukan lagi kecurangan berupa manipulasi suara di semua tingkatan penyelanggara. "Kalau tiba-tiba perolehan suara berubah di tingkat PPK maupun KPU seluruh masyarakat Buleleng akan tahu. Ini juga untuk menghindari kecurangan di tingkat penyelengara. Oleh karena itu kami dorong teman-teman Bawaslu Bali dan Panwaslu untuk mengedepanakan sisi transparansi," ujarnya.
Namun demikian, menurutnya, potensi untuk melakukan kecurangan masih terbuka di level tengah, misalnya politik uang. "Kami masih menunggu aturan penambahan kewenangan Bawaslu untuk melakukan eksekusi para pelaku politik uang baik di wilayah administrasi maupun pidana termasuk melakukan diskualifikasi. Kalau benar nanti kewenangan itu ditambah tentu mandat itu akan kami jalankan dengan baik," tandasnya.
Sementara itu, Ketut Ariyani salah satu angota Panwaslu yang ikut dilantik mengatakan, hal pertama yang dilakukan adalah berkonsolidasi kedalam terutama untuk menyiapkan kantor sekretariat termasuk membentuk panitia pengawas kecamatan (Panwascam), Petugas Pengawas Lapangan (PPL), dan juga Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Itu yang akan kami lakukan untuk memulai tugas mengawal jalannya Pilkada Buleleng. Kemudian baru melakukan pemetaan potensi konflik," ucapnya.
Untuk diketahui, setelah melalui tahapan "Fit and Proper Test", Bawaslu Bali memutuskan untuk meloloskan tiga dari enam calon yang akan mengawal jalannya Pilkada Buleleng 2017.
Tiga orang tersebut yakni Abu Bakar, Ketut Ariyani dan Putu Sugi Ardana. Sebelumnya enam peserta tersisa yang lolos dalam tahap seleksi dalam tahap akhir penjaringan angota Panwaslu Buleleng pada (12/5) lalu yakni Abu Bakar, Ketut Ariyani, Kadek Lenny Endrawati, I Ketut Seringga, Putu Sugi Ardana, dan Ketut Yudi Arisandi. (WDY)
