RSUP Sanglah Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Pasien JKN

Denpasar (Antara Bali) - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar, Bali, tetap berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memfasilitasi tempat tidur untuk pasien rawat inap.

"Kami menyiapkan 46 persen tempat tidur dari 795 tempat tidur untuk pasien yang memiliki jaminan kesehatan nasional dari target yang dicanangkan Kemenkes untuk rumah sakit dimasing-masing daerah sebesar 25 persen," kata Direktur Utama RSUP Sanglah, dr A.A Sri Saraswati, di Denpasar, Rabu.

Ia mengakui, selama ini RSUP Sanglah paling banyak menerima pasien yang menggunakan JKN, sehingga jumlah pasien yang menjalani rawat inap terus meningkat, karena rumah tersebut menjadi rumah sakit rujukan Bali-Nusra.

Oleh sebab itu, Saraswati mengimbau kepada seluruh masyarakat peserta JKN agar mengikuti alur pelayanan kesehatan sesuai sistem rujukan yang berlaku mulai dari puskesmas (Faskes I), rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota dan baru ke RSUP Sanglah sehingga tidak ada lonjakan jumlah pasien rawat inap.

"Kami sebagai penyedia pelanyanan di rumah sakit berharap tidak ada peserta JKN tidak mendapatkan pelayanan optimal, oleh sebab itu saya mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi sistem rujukan yang berlaku," ujarnya.

Ia menegaskan, untuk pelayanan kesehatan di RSUP Sanglah antara pasien peserta JKN, Umum dan Jamkrida secara keseluruhan sama. Namun, yang membedakan adalah fasilitas kamar yang disesuaikan kebutuhan.

"Sebagai rujukan tersier, saya mengharapkan BPJS Kesehatan Regional Bali agar meningkatkan rate dana agar RSUP Sanglah dapat mengembangkan pelayanan kesehatan lebih optimal seperti upaya Sanglah memberikan pelayanan untuk pasien yang menjalani perawatan cangkok ginjal," katanya.

Pihaknya sudah berupaya membuat lebih banyak ruang transit untuk pasien yang menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat, agar tidak menumpuk di koridor rumah sakit itu.

"Kami akui ruangan di RSUP Sanglah sering sekali penuh, sehingga kami meminta agar pemerintah ikut mencarikan solusi untuk memecahkan masalah ini," katanya. (WDY)