Jakarta (Antara Bali) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan terdapat
empat hal yang dapat memperbaiki efisiensi ekonomi nasional, yakni modal
murah, biaya logistik murah, ketersediaan energi dan reformasi
birokrasi.
"Banyak negara di Asia yang ekonominya menurun. Di Tiongkok over capacity, dia
bisa menjual sesuatu lebih murah dan Indonesia adalah pasar yang baik.
Ada beberapa hal yang menjadi bagian untuk memperbaiki ekonomi kita
demi efisiensi nasional," kata Wapres Kalla saat meresmikan Layanan Izin
Investasi Tiga Jam di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Jakarta, Senin.
Pertama, layanan peminjaman modal di Indonesia masih memberlakukan
bunga tinggi bagi nasabah. Hal itu menyebabkan pelaku usaha mengalami
kendala dalam menjalankan bisnisnya.
"Oleh karena itu, mulai tahun ini bunga untuk usaha kecil harus single digit. Bank harus terbiasa bergerak dengan semua sistem keuangan dan mengambil manfaat dari tumbuhnya ekonomi," jelas Jusuf Kalla.
Dengan penyertaan modal berbunga kecil, maka tren kewirausahaan di kalangan masyarakan dapat berkembang baik.
Kedua, biaya logistik yang tinggi di Indonesia mengakibatkan
distribusi produk usaha para pelaku bisnis menjadi lama dan mahal.
Hal itu disebabkan oleh kondisi infrastruktur di Tanah Air yang belum merata di seluruh daerah.
"Di 2016 ini, APBN khusus untuk infrastruktur naik 50 persen
dibandingkan tahun yang lalu, Rp 310 triliun untuk infrastruktur. Kita
harapkan investasi swasta masuk untuk listrik dan jalan tol bisa lebih
besar," katanya.
Ketiga, kebutuhan energi listrik di Indonesia semakin tinggi
sehingga Pemerintah membangun infrastruktur listrik yang lebih besar
untuk memenuhi kebutuhan industri usaha juga.
"Tahun ini akan ditandatangani 20.000 kontrak listrik baru, sehingga
di tahun tahun yang akan datang kebutuhan energi listrik akan dipenuhi
dengan harga yang bersaing," jelasnya.
Keempat, tatanan birokrasi yang lambat dan berbelit menyebabkan
pelaku usaha mengeluarkan ekstra waktu dan biaya untuk mengurus izinnya.
"Kita potong banyak langkah itu dengan paket kebijakan yang
dikeluarkan tiap dua minggu agar tercermin perbaikan birokrasi
pemerintahan yang efisien dan cepat," ujarnya. (WDY)
Empat Hal Perbaiki Efisiensi Ekonomi Nasional
Senin, 11 Januari 2016 13:58 WIB