Menkop-UKM Catat 62.000 Koperasi Tidak Aktif

Bogor (Antara Bali) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia yaitu 200.000 buah, namun 62.000 koperasi di antaranya tidak aktif.

"Dari revolusi total koperasi yang kami lakukan melalui upaya rehabilitasi, tercatat ada sekitar 200 ribu lebih koperasi di Indonesia, 62 ribu tidak aktif, sisanya 174 ribu masih aktif," kata Puspayoga, saat menghadiri pembukaan rangkaian Festival Bunga dan Buah Nusantara (FBBN) 2015, di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Dia menegaskan, peran koperasi tidak bisa lepas dari keberadaan sektor usaha kecil menengah, mengingat banyak pelaku UKM yang tergabung dalam wadah berbadan hukum koperasi tersebut.

Menurutnya, banyak di antara koperasi itu sukses tergabung dalam koperasi pertanian, seperti di Jepang salah satu koperasinya dikenal paling maju di dunia.

"Beberapa negara memiliki koperasi yang sangat maju, seperti di Thailand dan Korea. International Cooperative Alliance atau ICA merilis ada 300 koperasi terbaik di dunia, dan 100 di antaranya terdapat di Amerika," katanya lagi.

Ia mengingatkan, banyak koperasi di Indonesia namun belum memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih sangat kecil, tercatat hanya 1,7 persen.

Berbeda dengan Denmark, katanya lagi, keberadaan koperasi telah menyumbang 69 persen PDB negaranya.

Menurutnya, perlu dilakukan revolusi total terhadap koperasi, agar koperasi mampu membangun dirinya dan bermanfaat untuk masyarakat, seperti diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

"Kami di Kementerian Koperasi dan UKM sudah melaksanakan reformasi total, ada tiga langkah, yakni rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan koperasi," katanya pula.

Dia menjelaskan, dengan upaya rehabilitas itu, dari 200.000 koperasi yang ada, 62.000 tidak aktif, sisanya 174 ribu masih aktif.

Koperasi yang aktif saat ini diberikan Nomor Induk Koperasi (NIK) supaya mudah untuk memantau mana yang manajemennya bagus, juga aktivitas dan administrasinya.

"Rehabilitasi ini kami bangun supaya koperasi ini bisa bermanfaat bagi anggotanya dan mampu menyumbang PDB secara maksimal," kata Puspayoga pula.(WDY)