PII Lirik Penjaminan Pembangunan Infrastruktur di Bali

Denpasar (Antara Bali) - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) melirik peluang sebagai perusahaan penjaminan bagi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang rencananya dibangun di Provinsi Bali.

"Kami lihat jangka menengah dan panjang akan ada arah ke sana (memberikan penjaminan). Apabila ada proyek yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha, maka perangkat pemangku kebijakan bisa lebih siap," kata Direktur Utama PT PII, Sinthya Roesly, ditemui di Universitas Udayana Denpasar, Kamis.

Pihaknya akan menungu proses yang saat ini tengah digodok oleh pihak terkait seperti badan usaha dan pemerintah daerah di dalam merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur seperti wacana pembangunan tol empat ruas yang menghubungkan Bali selatan dengan Bali utara melalui Tabanan dan Gilimanuk hingga menembus Lovina di Kabupaten Buleleng.

"Kami tunggu proses karena kami harus membicarakannya dengan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," ucapnya.

Pihaknya pun tertarik untuk memberikan penjaminan kepada badan usaha pemerintah yang melakukan kerja sama pembangunan proyek tersebut.

"Kalau ada proyek yang wajib didukung, kami harus mendukung apa pun itu proyeknya. Kalau ada komitmen dari pemerintah untuk mendorong skema kerja sama pemerintah badan usaha, maka itu kami akan dukung," katanya.

Sinthya mengungkapkan bahwa selama ini skema pembiayaan suatu proyek infrastruktur di sejumlah daerah masih dominan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pihak swasta atau "business to business".

Sedangkan BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan itu hadir untuk menyediakan penjaminan bagi proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha terhadap risiko yang bersumber dari pemerintah.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya sedang memroses proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di Sumatera Selatan senilai Rp65 triliun untuk pembangkit listrik berkapasitas 3x600 megawatt total bersama PLN dan pemerintah daerah setempat.

Selain itu juga proyek PLTU di Jawa Tengah berkapasitas 2x1000 megawatt senbilai Rp40 triliun.

Sinthya menjelaskan bahwa pihaknya tidak menargetkan jumlah nominal dalam setiap penjaminan namun pihaknya menargetkan perluasan penjaminan pembangunan infrasrtuktur di berbagai sektor salah satunya sektor air, listrik dan transportasi seperti kereta di Bandara Soekarno-Hatta yang sedang dalam proses.

"Kami tidak menargetkan karena kami sifatnya mendukung. Sedangkan yang menjadi pendorong proyek itu adalah penanggungjawabnya misalnya dari kementerian atau BUMN," katanya. (WDY)