Legislator Minta Program Pertanian Terintegrasi Dievaluasi

Denpasar (Antara Bali) - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Ketut Suania menyatakan tidak sependapat jika program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) yang sudah berjalan saat ini dihentikan.

"Seharusnya Simantri yang ada sekarang harus disempurnakan dan dievaluasi agar lebih baik. Ada program Simantri berhasil dan ada yang gagal, sehingga perlu koordinasi antara provinsi dan kabupaten untuk memperbaiki tidak bisa berjalan dengan baik," kata Ketut Suania, di Denpasar, Selasa.

Hal itu mengemuka pada rapat paripurna DPRD Bali pada pembahasan program Simantri laporan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2014 dan Ketua Pansus Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Bali DPRD Bali.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Wayan Adnyana juga sependapat agar Simantri tidak harus dihentikan, namun perlu perbaikan sistemnya. "Jika ada Simantri yang tidak baik, justru seharusnya di evaluasi. Harus ada pembinaan bagi Simantri yang tidak berjalan. Jangan karena ada yang tidak berhasil, semuanya dicap tidak baik," ujarn Wayan Adnyana.

Mendapat sorotan semacam itu, Politisi dari PDIP Disel Astawa menegaskan bahwa yang membuat pernyataan ingin menyetop adalah gubernur ketika rapat dengar pendapat dengan Pansus LKPJ. "Ketimbang distop, maka kami rekomendasikan untuk membuat pilot project," ujar Astawa.

Sementara itu, Ngakan Made Samudra dari Fraksi Demokrat menyoroti adanya kontradiksi dalam laporan Pansus LKPJ. Satu sisi menyatakan sektor primer harus didukung. Namun, justru program yang mendasar seperti Simantri dikerdilkan.

Menurut Samudra, seharusnya dilakukan evaluasi saja agar maju sehingga mendukung sektor primer tumbuh. "Saya tidak setuju kalau satu kabupaten dan kota satu simantri. Ini namanya mundur," katanya.

Sementara Ketua Fraksi PDIP Nyoman Parta, meminta agar anggota Dewan tidak alergi terhadap kritik. Kata Parta, program Simantri merupakan gagasan yang ideal. Sekarang jumlahnya mencapai 502 unit Simantri.

Namun, kata dia, banyak program yang gagal. Misalnya biogasnya tidak berjalan dan juga sangat menyengat baunya. Sehingga lingkungan sekitarnya tidak bisa memanfaatkan.

Karena itu, menurut politikus asal Desa Guwang, Kabupaten Gianyar, harus ada evaluasi lebih mendetail.

"Misalnya apakah ada alat yang bisa menghilangkan bau biogas tersebut. Juga untuk produksi yang lain seperti pupuk organil dan lainnya. Kalau hal-hal yang menjadi kendala selama ini bisa diatasi, jangankan 100 Simantri, seribu Simantri bisa dianggarkan," ujarnya.

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Golkar Nyoman Gunawan, menjelaskan dari 502 program Simantri yang berhasil cukup banyak. Yang mengalami kegagalan, kata dia, jumlahnya antara 35 sampai 40 persen. "Jadi masih banyak yang berhasilnya," kata politikus asal Kintamani, Kabupaten Bangli.

Adapun kesimpulan rapat intenal anggota DPRD Bali adalah menyepakati, rekomendasi kepada Gubernur Bali nanti meminta untuk dilakukan evaluasi mendasar terhadap program Simantri. (WDY)