Pembangunan Fisik sarana 12 "Simantri" di Karangasem Ditunda

Denpasar (Antara Bali) - Sebanyak 12 gabungan kelompok tani penerima bantuan program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) tahun anggaran 2017 dari Pemprov Bali, pembangunan fisik sarana-prasarananya ditunda hingga kondisi setempat stabil dari bahaya erupsi Gunung Agung.

"Tahun ini rencananya akan dibentuk 12 Simantri di Karangasem, namun sementara tidak bisa dilakukan pembangunan fisiknya. Jadi kemungkinan pembangunan fisiknya akan lewat tahun anggaran," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana, di Denpasar, Rabu.

Oleh karena lewat tahun anggaran, ujar dia, maka harus dimintakan izin terlebih dahulu kepada Gubernur Bali untuk pembangunan fisik sarana prasarana Simantri seperti pembangunan kandang koloni, alat untuk pengolahan biogas, biourine hingga pengolahan kompos.

Selain tak bisa memulai pembangunan fisik 12 Simantri, lanjut Wisnuardhana, sebanyak 45 Simantri yang mendapatkan bantuan program pada 2016 juga terganggu aktivitasnya karena terdampak erupsi Gunung Agung.

"Dari 2009 sampai 2016, total ada 82 Simantri di Karangasem. Kami sudah kumpulkan ketua dan pendamping Simantri di Karangasem dan ternyata ada 45 kelompok yang terganggu aktivitasnya," ucapnya.

Wisnuardhana mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan agar bisa turut membantu mengungsikan sapi-sapi dari Simantri.

"Tetapi kalau terkendala juga, maka diizinkan untuk menjual sapi-sapi itu, kemudian uangnya disimpan oleh ketua kelompok masing-masing. Pada saat kondisi sudah aman, bisa dibelikan sapi kembali," katanya.

Saat kondisi daerah sudah benar-benar kondusif dari bencana, pihaknya akan kembali melakukan identifikasi mengenai berapa unit Simantri yang benar-benar mengalami kerusakan.

"Setelah itu baru diupayakan ada solusinya, misalnya untuk insentif pembelian sapi kembali. Karena kalau sekarang dijual `kan sapinya murah, supaya bisa membeli sapi dalam jumlah yang cukup, maka perlu diberikan insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah," ucap Wisnuardhana. (WDY)