Aset KUD Nelayan Jembrana Mangkrak

Negara (Antara Bali) - Aset Koperasi Unit Desa (KUD) Minakarya, di Desa Pengambengan, yang merupakan milik nelayan Kabupaten Jembrana mangkrak, selama puluhan tahun terakhir.

"KUD ini memang sempat mati suri, baru sekitar enam bulan terakhir kami coba bangkit kembali," kata Ketua KUD Minakarya Sakirin, Selasa.

Terkait aset seperti tanah yang cukup luas di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, ia mengaku, masih mencari jalan keluar agar aset tersebut bermanfaat.

Ia mengatakan, beberapa ide serta usulan dari pengurus baru, maupun masyarakat nelayan muncul terkait aset tanah tersebut, seperti untuk pasar, sekolah hingga memperbaiki pabrik es yang sudah ada.

"Jujur saja, banyak persoalan yang harus kami selesaikan, setelah bertahun-tahun KUD ini mati suri. Untuk aset tersebut, akan kami selesaikan sambil berjalan," ujarnya.

Namun dari sisi lokasi maupun kebutuhan masyarakat Desa Pengambengan dan sekitarnya, ia condong menjadikan tanah di pinggir jalur utama desa tersebut sebagai pasar.

Menurutnya, di wilayah desa tersebut dan sekitarnya belum ada pasar umum, meskipun nantinya jika dibuka akan lebih banyak menjual hasil tangkap laut.

"Namanya pasar di pesisir, pasti akan lebih banyak menjual ikan. Tapi kebutuhan umum masyarakat seperti bahan pokok juga harus dilayani," katanya.

Pantauan di lokasi, beberapa bangunan di atas tanah aset tersebut sudah mulai rusak berat, termasuk pabrik es yang merupakan hibah dari Pemkab Jembrana beberapa tahun lalu.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, pada masa jayanya KUD Minakarya, sempat berdiri SMP di lokasi ini, yang sempat meluluskan murid beberapa angkatan.

Dari beberapa bangunan yang ada, tinggal gudang besar serta lantai jemur, yang disewakan kepada pengusaha gabah.

"Baru beberapa bulan ini gudang dan lantai jemur itu kami sewakan. Kalau bangunan yang lain, tampaknya sulit karena sudah rapuh," kata Sakirin.

Khusus untuk pabrik es, ia mengatakan, dibutuhkan dana hingga miliaran rupiah untuk membuatnya kembali berfungsi, yang tidak mungkin bisa dilakukan pengurus KUD saat ini.

"Untuk pasang listrik saja dibutuhkan uang ratusan juta rupiah. Tentu kami ingin pabrik itu beroperasi kembali, karena potensi pemasaran es balok cukup besar disini. Tapi kami baru enam bulan mengurus KUD, jadi belum bisa sejauh itu, apalagi untuk dana hingga miliaran rupiah, kecuali ada bantuan dari pemerintah," ujarnya.(GBI)