Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo, Selasa siang, menggelar
rapat terbatas membahas penanganan penyelundupan ikan untuk mencegah
bertambahnya kerugian negara akibat hal tersebut.
"Akan kita bahas pada hari ini masalah illegal fishing kita
lihat telah dicapai dari sisi penegakan hukum sebuah kerja yg sangat
bagus dan ini dilanjutkan," kata Presiden saat membuka rapat yang
berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta.
Selain upaya penegakan hukum melalui penangkapan mereka yang
melakukan pencurian ikan, Presiden juga meminta kerja sama antar lembaga
untuk memastikan keberhasilan penanganan pencurian dan penyelundupan
ikan.
"Pentingnya koordinasi kementerian dengan PPATK diperlukan betul agar tahu data illegal fishing
yang harus diikuti juga arus keuangan seperti apa sehingga tindakan
yang dilakukan kementerian didukung fakta yang ada," kata Presiden.
Dalam kesempatan itu Presiden juga menyinggung kasus Benjina yang
bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi juga internasional. Kepala negara meminta agar langkah-langkah penanganan terus dilakukan secara terus menerus.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, Menko Maritim Indroyono
Soesilo, Menkumham Yasona Laoly, Mensesneg Pratikno, Seskab Andi
Widjajanto, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal
Moeldoko serta Menlu Retno P Marsudi. (WDY)
Presiden Menggelar Rapat Terbatas Bahas Penyelundupan Ikan
Selasa, 7 April 2015 13:12 WIB