Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo, Selasa siang, menggelar rapat terbatas membahas penanganan penyelundupan ikan untuk mencegah bertambahnya kerugian negara akibat hal tersebut.
"Akan kita bahas pada hari ini masalah illegal fishing kita lihat telah dicapai dari sisi penegakan hukum sebuah kerja yg sangat bagus dan ini dilanjutkan," kata Presiden saat membuka rapat yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta.
Selain upaya penegakan hukum melalui penangkapan mereka yang melakukan pencurian ikan, Presiden juga meminta kerja sama antar lembaga untuk memastikan keberhasilan penanganan pencurian dan penyelundupan ikan.
"Pentingnya koordinasi kementerian dengan PPATK diperlukan betul agar tahu data illegal fishing yang harus diikuti juga arus keuangan seperti apa sehingga tindakan yang dilakukan kementerian didukung fakta yang ada," kata Presiden.
Dalam kesempatan itu Presiden juga menyinggung kasus Benjina yang bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi juga internasional. Kepala negara meminta agar langkah-langkah penanganan terus dilakukan secara terus menerus.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, Menko Maritim Indroyono Soesilo, Menkumham Yasona Laoly, Mensesneg Pratikno, Seskab Andi Widjajanto, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko serta Menlu Retno P Marsudi. (WDY)
