Riset Pertanian Perlukan Satu Persen PDR

Denpasar (Antara Bali) - Kepala Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana Prof Dr Wayan Windia mengingatkan, pemerintah dalam menopang kegiatan riset bidang pertanian hendaknya dapat mengalokasikan dana sedikitnya satu persen dari produk domestik bruto (PDR).

"Model apapun yang diterapkan dalam pengembangan sektor pertanian untuk meraih kembali swasembada pangan harus didukung hasil penelitian para ilmuwan," kata Prof. Dr I Wayan Windia di Denpasar, Sabtu.

Ia mengatakan, pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mendorong para ilmuwan untuk mengadakan penelitian dan pengkajian terhadap berbagai jenis komoditas pertanian.

"Sektor pertanian memerlukan ikut campur pemerintah, karena memang sektor ini memiliki problem yang mendasar dalam proses pembangunannya," ujar Prof Windia yang sering memimpin mahasiswa dan dosen melakukan penelitian pertanian ke lapangan.

Permasalahan yang mendesak dalam bidang pertanian antara lain meningkatkan produktivitas pertanian per kapita yakni petani kecil dan penduduk yang tidak memiliki lahan namun bergerak dalam bidang pertanian.

Selain itu meningkatkan keberadaan komoditas komersial, mengangkat petani kecil agar menjadi rasional, perlu insentif ekonomi untuk merangsang meningkatkan mutu dan jumlah produk pertanian.

Windia mengingatkan, hal yang tidak kalah penting lainnya perubahan kelembagaan dan sistem pertanian di perdesaan, mencukupi taraf hidup masyarakat di desa serta mengembangkan subsidi dan proteksi di sektor pertanian.

Semua langkah dan kebijakan pembangunan bidang pertanian itu sangat penting, karena perdagangan bebas yang segera akan berlaku menerapkan konsep kapitalis.

Konsep tersebut terus dikumandangkan sebagai bagian dari proses globalisasi yang didominasi oleh negara-negara maju yang menerapkan konsep kapitalistik.

"Mereka ingin menguasai dunia melalui perdagangan dan ekonomi. Oleh sebab itu patut dicatat bahwa ketika ada krisis ekonomi dunia beberapa tahun yang lalu, dengan jatuhnya bisnis kaum kapitalis di negara maju, maka justru negara maju melakukan aksi proteksionis," katanya.

Hal itu berarti bahwa pada dasarnya peranan pemerintah tetap diperlukan untuk menjaga kesejahteraan dan pembangunan, khususnya bidang pertanian, ujar Prof Windia. (WDY)